RKN Menjawab Pertanyaan 100 Hari Pertama Pemerintahan Safaruddin – Rizki (SAFARI)

Limapuluh Kota – Berbagai kegiatan untuk mempercepat pembangunan terus dilancarkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota. Namun masih banyak orang bertanya, apa yang sudah dilakukan pasangan kepala daerah baru selama tiga bulan terakhir atau 100 hari pertama pemerintahan.
Apakah sudah banyak perubahan.

Untuk menjawab pertanyaan Publik, Wakil Bupati Limapuluh Kota Rizki Kurniawan Nakasri (RKN) mengatakan secara  gamblang  ada beberapa hal  yang harus mereka sampaikan.

” Pemerintahan baru hanya melanjutkan program kepala daerah sebelumnya, karena APBD 2021 sudah disahkan oleh bupati Irfendi Arbi. Tidak ada program membonceng di tengah jalan. Semuanya harus melewati proses perencanaan,” ujar Wabup Rizki Kurniawan Nakasri, Minggu  6 Juni 2021.

Selain itu Wabup Rizki Kurniawan menyampaikan dalam anggaran  tahun 2021 belum bisa memaksimalkan Visi – Misi  pasangan Safaruddin – Rizki.

” Karena APBD sudah disahkan oleh kepala daerah sebelumnya, maka kepala daerah saat ini hanya memaksimalkan pencapaian saja. Anggaran tahun 2021 ini belum mencerminkan visi misi pasangan Safaruddin – Rizki,” terang Wabup.

Terkait dengan anggaran perubahan Wabup Rizki mengatakan kita tidak bisa merubah 180 derajat

” Sedikit perubahan insya Allah dapat dilakukan pada bulan Augustus – September 2021 melalui mekanisme perubahan anggaran. Itupun dengan banyak ketentuan dan persyaratan. Kita tidak merubah 180 derajat, tapi melakukan penyesuaian saja,” paparnya.

Untuk itu Wabup menyampaikan pemerintah pasangan Safaruddin – Rizki hanya baru meletakan pondasi.

” Maka yang dilakukan pemerintahan baru adalah meletakkan fondasi kerja-kerja pembangunan hingga tahun 2024, misalnya melalui penyusunan RPJMD, RKPD dan lainnya . Pejabat-pejabat pusat seperti mentri kita datangkan adalah dalam rangka itu juga. Dampak dari kunjungan ini akan terasa pada tahun 2022 dan Seterusnya, ” imbuh Wabup.

Wabup juga menegaskan jadi tidak serta merta dengan telah terpilihnya bupati dan wakil bupati baru lantas mereka bisa melakukan apa saja di daerahnya.” Tidak Sama  Sekali  Tidak Begitu ” Kerja-kerja pembangunan wajib melalui rangkaian perencanaan dulu.

” Misalnya atau contoh, Ada suatu nagari jalannya jelek betul. Harus diperbaiki . Namun apabila anggaran perbaikan jalan itu tidak direncanakan pada saat penyusunan anggaran tahun 2020, maka pada tahun 2021 jalan itu tidak akan bisa  diperbaiki . Walaupun sudah terpilih bupati dan wakil bupati baru, “pungkas Wabup. (Benpi)