Minim PAD, DPRD Solok Dorong Pemkab Cari Dana Ke Pusat

AROSUKA – APBD Kabupaten Solok sampai tahun 2020 masih didominasi biaya belanja pemerintah yakni sebesar 64 persen.

“Dengan kondisi ini masih menyulitkan bagi Pemkab Solok meningkatkan belanja fisik. Malah yang terjadi sekarang kami terpaksa memotong biaya belanja fisik OPD untuk menunjang kenaikan APBD pada tahun 2020,” kata Bupati Solok Drs Gusmal, Selasa (22/7) di DPRD arosuka.

Bupati Gusmal menyampaikan hal itu dalam nota penjelasan Kebijakan Umum APBD (KUA)  Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Solok pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Solok.

Dalam penjelasannya, Bupati Solok Gusmal mengatakan bahwa plafon anggaran untuk tahun 2020 terjadi kenaikan. Hal ini merujuk kepada kenaikan beban belanja pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Solok.

Kenaikan ABPD itu, kata Gusmal, sebagian besar masih didominasi biaya belanja pegawai sebesar 64%. Sedangkan sisanya 36 persen yang dipakai untuk proyek pembangunan fisik.

Menurut Gusmal, kenaikan plafon anggaran tahun 2020 tetap mengikuti aturan yang berlaku dari kementerian keuangan. Namun mengingat kondisi saat ini, Pemerintah daerah tidak menaikan plafon anggaran untuk proyek fisik tersebut.

Akibatnya seluruh anggaran di setiap OPD terjadi penyusutan atau pemotongan. “Banyak dari kegiatan OPD yang dipangkas, namun kita di pemerintahan tetap memaksimalkan kinerja pemerintahan,” jelas Gusmal.

Dijelaskan Bupati Gusmal bahwa sebagian besar anggaran pembangunan Kabupaten Solok masih berasal dari pusat yakni 94 persen. Hanya 4 persen sumber APBD yang berasal dari PAD Kabupaten Solok.

“Kondisi ini diakui membuat pelaksanan program kesejahteraan bagi masyarakat berjalan lambat,” keluh Gusmal.

Dorong Dana Pusat

Berkaitan dengan kondisi keuangan daerah seperti itu, Anggota DPRD dari Partai Gerindra Arlon, mendorong pemerintah daerah khususnya kepala daerah untuk gencar melobi pemerintah pusat dalam hal ini kementerian untuk mencari pemasuka anggaran Kabupaten Solok.

“Dengan kondisi keuangan yang terbatas tersebut, kita sangat mendorong kepala daerah dan kepala OPD untuk gencar mencari pemasukan dari setiap kementerian,” kata Arlon.

Menurut Arlon, dalam setiap konsultasi yang dilakukan anggota DPRD di setiap Kementerian, diketahui bahwasanya dana yang berada di kementerian sangat sangat banyak.

Dia berharap agar kepala daerah dan kepala OPD untuk pro aktif menjajaki hal tersebut. “Kita sama-sama  mengetahui anggaran di Kementerian sangat banyak. Oleh sebab itu kita mendorong keseriusan pemerintahan dalam mencari tambahan anggaran daerah,” tambah Arlon.

Kondisi PAD yang sangat rendah yakninya hanya sebesar 4%, tentunya sangat tidak memungkin dalam membangun berbagai sarana dan prasarana bagi kesejahteraan masyarakat luas. (ad/awe)