BERITA UTAMA KABAR SUMBAR

Diduga Abaikan Perintah Bupati, Kadis Kesehatan Agam Dituding Tutupi Kasus Asusila di Puskesmas Magek Selama 9 Bulan

Diduga Abaikan Perintah Bupati, Kadis Kesehatan Agam Dituding Tutupi Kasus Asusila di Puskesmas Magek Selama 9 Bulan   *AGAM, Payakumbuhpos.id*...
BERITA UTAMA

Diketuai Ns. Reisy Tane, M.Kep., Sp.Kep.An, Tim Pengabdian Masyarakat Univ USU Edukasi Masyarakat Kwala Bingai

Foto; Ns. Reisy Tane, M.Kep., Sp.Kep.An (Its) MEDAN – Tim pengabdian bagi masyarakat Universitas Sumatera Utara yang diketuai oleh Ns....
BERITA UTAMA

Dorongan Penyegaran di Golkar Payakumbuh Menguat, Wirman Putra Dinilai Paling Siap Pimpin DPD II

Wirman Putra Datuak Rajo Mantiko Alam Ketua DPRD Payakumbuh (ist) PAYAKUMBUH — Jelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Payakumbuh,...
BERITA UTAMA

Sejarah Baru, Payakumbuh di Bawah Wako Zulmaeta Sukses Gelar Indonesia’s Horse Racing Cup II.

Payakumbuh—PAYAKUMBUHPOS, Sejarah baru tercipta di dunia pacu kuda Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia's Horse Racing Cup yang selama ini hanya...
BERITA UTAMA

Rezka Oktoberia Meski Tak Lagi di DPR RI, hadirkan 26 Titik Irigasi P3TGAI di Payakumbuh dan Lima Puluh Kota.

LIMA PULUH KOTA — Meski tidak lagi menjabat sebagai anggota DPR RI, kepedulian Rezka Oktoberia terhadap masyarakat tidak pernah pudar....

Dinkes Agam Bukan Kerajaan, Intimidasi Adalah Virus yang Lebih Berbahaya dari Penyakit

Dinkes Agam Bukan Kerajaan, Intimidasi Adalah Virus yang Lebih Berbahaya dari Penyakit

 

Oleh: Melita Johan, A.Md

           Payakumbuhpos.id

 

Lubuk Basung, — Dinas Kesehatan seharusnya menjadi tempat paling sehat untuk bekerja. Faktanya, yang terjadi di Dinkes Agam hari ini justru sebaliknya.

1. Dinkes Bukan Kerajaan

Dinas Kesehatan adalah institusi pelayanan publik, bukan kerajaan pribadi. Tidak boleh ada raja dan tidak boleh ada hamba. Ketika seorang pimpinan diduga menggunakan kekuasaannya untuk mengintimidasi pegawai hanya karena perbedaan pandangan atau karena dianggap dekat dengan “lawan”, maka yang rusak bukan hanya mental pegawai, tapi juga pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Agam. Intimidasi adalah virus yang jauh lebih berbahaya dari penyakit apa pun, karena ia membunuh keberanian untuk jujur.

2. Cacat Logika : Menutupi Dugaan Asusila, Malah Cari Kambing Hitam

Ini yang paling mencoreng logika. Jika benar ada dugaan kasus asusila yang dilakukan oleh oknum pegawai di internal Dinkes, tugas pimpinan adalah menindak tegas, bukan diduga menutupinya.

Yang lebih aneh lagi, energi pimpinan justru diduga dipakai untuk mencari siapa “kambing hitam” yang membocorkan masalah ini kepada pegawai lain. Ini logika terbalik. Yang seharusnya dicari adalah kebenaran dan solusi atas dugaan pelanggaran etik tersebut, bukan mencari siapa pelapornya untuk diintimidasi. Menutupi satu masalah dengan menciptakan masalah baru adalah cara kepemimpinan yang gagal.

3. Bupati, Sekda, dan Inspektorat kami berharap jangan slow respon

Kami meminta dengan hormat kepada Bapak Bupati Agam, Sekda, dan jajaran terkait untuk tidak membiarkan ini berlarut-larut. Jangan biarkan Dinkes Agam menjadi zona takut.

Jika Bupati diam, maka pesan yang sampai ke bawah adalah intimidasi itu dibenarkan. Turunlah, periksa iklim kerja di sana. Lakukan audit bukan hanya soal anggaran, tapi audit soal rasa aman pegawai dalam bekerja.

4. Berikan Ruang Aman Bagi Pelapor

Pertanyaan besarnya: jika pelapor saja diduga diintimidasi, siapa lagi yang berani membongkar kebobrokan di institusi Dinkes?

Tanpa pelapor, kita tidak akan pernah tahu ada yang busuk di dalam. Negara sudah punya mekanisme whistleblower system. Berikan jaminan keamanan bagi pegawai yang berani bersuara. Lindungi mereka dari mutasi sepihak, pengosongan tupoksi, dan tekanan psikologis.

5. Dinkes Agam Sedang Tidak Baik-Baik Saja

Ini adalah kesimpulan pahit yang harus kita akui. Di bawah kepemimpinan Bapak dr. H. Hendri Rusdian, M.Kes, Dinkes Agam diduga sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja.

Ini bukan serangan personal, ini adalah evaluasi atas kepemimpinan. Ketika bawahan merasa takut bukan hormat, ketika masalah etik diduga ditutupi bukan diselesaikan, maka itu adalah indikator kegagalan manajemen.

Kami menuntut hak jawab dari Bapak Kadis. Jika dugaan ini tidak benar, buktikan dengan transparansi. Buka ruang dialog. Jika benar, maka harus ada tindakan tegas sesuai aturan disiplin PNS.

Karena kesehatan masyarakat Agam tidak akan pernah sehat, jika orang-orang yang mengurusnya saja sedang sakit secara sistem.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Kadis Kesehatan Agam sudah dilakukan ditanggal (16/09/2026) tapi hingga kini belum ada tanggapan resmi.

(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *