Pemko Bukittinggi Gelar Rakor Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Tahun 2026

Pemko Bukittinggi Gelar Rakor Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Tahun 2026

Bukittinggi,Payakumbuhpos.id,—Pemerintah Kota Bukittinggi gelar Rapat Koordinasi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Tahun 2026. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, di Ruang Rapat Lantai III Balai Kota Bukittinggi, Kamis, (29/10).

Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan, penyelenggaraan rakor Satu Data Indonesia merupakan upaya menyamakan persepsi dalam pengelolaan data pemerintah daerah, sesuai Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar penting dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan.

“Dengan diterapkannya Satu Data Indonesia, diharapkan seluruh data yang dihasilkan SKPD selaku produsen data telah terverifikasi, akurat, dan tidak berubah-ubah. Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh perangkat daerah agar tersedia satu data yang menjadi pedoman bersama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan,” ungkap Ibnu Asis.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bukittinggi, Ade Mulyani, menjelaskan, Rapat Koordinasi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Tahun 2026 bertujuan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam penyediaan data yang akurat dan terpadu untuk mendukung perencanaan pembangunan. Kegiatan ini juga menjadi sarana berbagi praktik baik bersama Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan data pemerintah daerah.

“Ke depan, kita akan menetapkan data-data prioritas yang harus dikumpulkan bersama oleh produsen data. Sesuai arahan pimpinan, tidak ada satu pun perencanaan yang tidak berdasarkan data. Karena itu, data yang digunakan harus akurat dan selaras agar program pembangunan yang disusun benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Ade menambahkan, pengelolaan Satu Data Indonesia akan diperkuat melalui pemanfaatan data spasial yang dapat menunjukkan lokasi serta sebaran informasi pembangunan secara terperinci. Langkah ini diharapkan membantu pemerintah daerah dalam memetakan kebutuhan pembangunan.

(Mel)