Realisasi Bantuan Baru 55 Persen, Dukcapil Payakumbuh Imbau Keluarga Miskin Segera Urus KTP Elektronik.

PAYAKUMBUH – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Payakumbuh mendorong percepatan realisasi bantuan pemerintah pusat bagi keluarga miskin yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Dari total 14.432 kepala keluarga (KK) yang tercatat sebagai penerima manfaat, penyaluran bantuan hingga kini baru terealisasi sekitar 55 persen.

Bantuan tersebut mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta jaminan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Dalam upaya mempercepat realisasi program tersebut, kelengkapan administrasi kependudukan, terutama kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Dukcapil Kota Payakumbuh, Nofriwandi, mengatakan masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga miskin penerima manfaat, tetapi belum memiliki KTP elektronik, diimbau segera mengurus dokumen kependudukannya ke kantor Dukcapil.

Hal itu disampaikannya saat ditemui di kantor Dukcapil Kota Payakumbuh, Rabu (11/11/2026).

Menurut Nofriwandi, kelengkapan dan validitas dokumen kependudukan memiliki peran penting dalam mendukung proses verifikasi data penerima bantuan pemerintah pusat. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak mengabaikan pengurusan dokumen tersebut agar tidak menghadapi kendala administratif dalam proses pemenuhan persyaratan bantuan.

“Kami mengimbau masyarakat, khususnya keluarga miskin yang masuk dalam kategori desil 1 sampai desil 4 dan belum memiliki KTP elektronik, agar segera mengurusnya ke Dinas Dukcapil Kota Payakumbuh. KTP elektronik menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses pemenuhan administrasi penerima bantuan,” ujar Nofriwandi.

Ia menjelaskan, Dukcapil memiliki peran strategis dalam memastikan tertib administrasi kependudukan. Data kependudukan yang akurat dan valid menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung berbagai program pemerintah, terutama penyaluran bantuan sosial dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Dengan terpenuhinya dokumen kependudukan, proses verifikasi dan pemutakhiran data penerima manfaat diharapkan dapat berjalan lebih optimal. Langkah ini sekaligus menjadi upaya untuk meminimalkan kendala administratif yang berpotensi menghambat masyarakat dalam mengakses bantuan pemerintah.

Nofriwandi kembali mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pengurusan KTP elektronik. Menurutnya, persoalan administrasi kependudukan jangan sampai menjadi hambatan bagi warga yang membutuhkan bantuan.

“Jangan sampai masyarakat terkendala dalam proses mendapatkan bantuan hanya karena persoalan administrasi kependudukan. Kami mengajak masyarakat untuk segera datang ke Dukcapil dan mengurus KTP elektronik sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Dukcapil Kota Payakumbuh, lanjutnya, berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan guna mendukung kelancaran berbagai program pemerintah.

Melalui percepatan pemenuhan dokumen kependudukan dan validasi data masyarakat, diharapkan realisasi bantuan sosial bagi 14.432 KK miskin di Kota Payakumbuh dapat terus meningkat, sehingga manfaat program pemerintah benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

(FajriHR).