Kisruh Pembongkaran Bundaran Simpang Empat Napar, Armen Faindal: Harus Dicari Solusi Terbaiknya

PAYAKUMBUH -Ternyata kebijakan sepihak Pemko Payakumbuh, pindahkan Hight Mass/ Icon tugu di Simpang Empat Napar, Senin, 22/11 lalu, menuai kemarahan warga setempat dan juga memunculkan berbagai tanggapan.

Seperti halnya, tanggapan Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Armen Faindal, SH, ketika dapat informasi adanya riak dari masyarakat pasca “raib” Tiang Lampu Hight Mas di bundaran Simpang Empat Jalan Tan Malaka Kelurahan Napar, Senin, 22/11 lalu, mengakui Pemko cq OPD terkait teledor

Armen secara bijak katakan kepada awak media, persoalan nya adalah etika dan sumbatan komunikasi. Pemerintah tidak salah mengunakan haknya, tetapi dibalik hak itu ada hak orang lain yakni masyarakat. Intinya bangunan tersebut dibangun di tanah pemerintah dikelola oleh pemerintah dan dikuasai oleh pemerintah. Tetapi ketika barang itu mau dirubah bentuk atau mau dipindahkan secara etika harus dilakukan musyawarahkan dan mufakat supaya tidak terjadi sumbatan komunikasi.

“Saya anggota DPRD tidak menyudutkan pemerintah dan juga tidak menyingung rakyat, di ibaratkan rambut dalam tepung adalah sesuatu yang tidak baik menurut semua orang, untuk menarik rambut tersebut ada dua hal yang harus dijaga, rambut jangan putus tepung jangan berserak. ibarat seorang anak kecil dikasih mainan kemudian dirampas kembali pasti dia akan menangis, kenapa dia menangis karena ketidak sukaan disitu ada protes,” ujar Armen Faindal dengan bijak

Menurut, mantan Advokat yang malang melintang di Provinsi Riau itu, alangkah elegannya, bila kebijakan Pemko sebelum melakukan pembongkaran bundaran plus Tiang Lampu Hight Mass tersebut, kendati telah sesuai dengan kajian teknis dengan kondisi fisik jalan, seyogyanya melakukan koordinasi, baik pihak kelurahan, tokoh masyarakat setempat, ujar Wakil Rakyat dari Partai Demokrat Dapil Payakumbuh Utara ini.

Gilirannya, lanjut Armen, bila sosialisasi serta koordinasi dijalankan, selain kebijakan Pemko bisa berjalan sukses sesuai perencanaan, masyarakat tentunya merasa dilibatkan dengan program – program pemerintahan.

Menyinggung adanya protes serta kemarahan masyarakat Kelurahan Napar, terkait dibongkarnya bundaran serta Tiang Lampu Hight Mass di simpang empat tersebut, Armen telah bicarakan secara kelembagaan dengan Ketua DPRD dan tokoh masyarakat yang hadir untuk dibicarakan jalan keluarnya.

“Kami ini DPRD bertugas menampung aspirasi semua masyarakat, ketika masyarakat itu dirugikan atau merasa dirugikan sebagai lembaga DPRD kami harus memainkan rolnya, harus kita cari solusi terbaik nya, kami telah usulkan kepada pimpinan untuk dilakukan dengar pendapat/herring antara masyarakat dan OPD terkait, apakah melalui pimpinan dewan atau dengan komisi saja,” pungkas Armen (tt)