Bahas Inflasi Daerah, Pj. Walikota Payakumbuh Hadiri Rakor Bersama Mendagri

PAYAKUMBUH — Diikuti oleh seluruh kepala daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) se-Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) laksanakan rapat koordinasi yang berlangsung di gedung Sasana Bhakti Praja pada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Selasa (24/1/2023). rapat koordinasi (Rakor) yang dihelat Kemendagri secara virtual via zoom meeting itu berkaitan dengan antisipasi Pemerintah Pusat dalam hal mengendalikan ekonomi di wilayah Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia agar tidak terdampak pada krisis ekonomi global.

Hadir pada rakor tersebut diatas secara virtual, Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Kepala Badan Pusat Statistik beserta jajarannya, para Narasumber yang ahli di bidang perekonomian dan statistik.

Diwaktu yang sama dan ditempat yang berbeda, hadir langsung mengikuti rakor tersebut secara virtual di Ruang pertemuan Randang lantai II kantor walikota Payakumbuh, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda bersama Asisten II bidang ekonomi dan pembangunan, kepala BPS Kota Payakumbuh Dessi Febriyanti, kepala dinas ketahanan pangan Edfidel Arda, kepala dinas sosial Irwan Suwandi, kepala Badan Keuangan Daerah Syafwal, kepala BAPPEDA Yasrizal, kepala dinas PUPR Muslim, kepala dinas Koperasi dan UKM Faisal, kepala dinas Kominfo Junaidi, kepala dinas perhubungan diwakili Hadiatul Rahmad (Sekretatis), dan kepala bagian perekonomian Setdako Arif Siswandi.

Diawal penyampaiannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian katakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 menguat signifikan.

“Namun, moderasi diperkirakan terjadi pada tahun 2023 sejalan dengan melemahnya kinerja pertumbuhan global,” ucap Tito.

Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono menyebutkan beberapa kelompok yang berpengaruh besar pada angka inflasi nasional sebesar 5,51% di bulan Desember 2022 diantaranya makanan, minuman dan tembakau, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, serta transportasi.

Sebagai upaya dalam pengendalian harga berbagai komoditas, Kepala BPS menyarankan untuk memperkuat pengelolaan stok terutama pada komoditas volatile foods, menjaga ketersediaan komoditas pangan yang dihasilkan dari luar daerah melalui kerjasama pengadaan pasokan antar provinsi serta menciptakan kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor bahan pangan.

Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi kenaikan harga dan menjaga stabilitas stok pangan pada tahun ini, Indonesia mulai memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Pengadaan CPP dilakukan dengan menyerap hasil panen tanaman pangan di dalam negeri dan impor.

I Gusti Ketut Astawa juga menyebutkan, Badan Pangan Nasional telah menugaskan Perum Bulog untuk melakukan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras selama tahun 2023 minimal 1,2 juta ton (atau menyesuaikan) serta tembusan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk saling mendukung dan berkolaborasi dalam pelaksanaan program SPHP beras 2023, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Di akhir Rapat, Mendagri Tito Karnavian memaparkan kondisi inflasi provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia pada bulan Desember 2022. Mendagri juga memaparkan realisasi pendapatan dan realisasi belanja APBD Provinsi se-Indonesia Tahun Anggaran 2022 (pemutakhiran laporan 31 Pemprov per 31 Desember 2022).

Dari hasil pemaparan diketahui, Inflasi Gabungan Kota Provinsi Sumatra Barat (yoy) di bulan Desember 2022 pada posisi yang moderat sebesar 7,43% dan angka inflasi Provinsi Sumatra Barat tertinggi se-nasional. Selain itu, Realisasi belanja APBD kota se-Indonesia tahun 2022 kota Payakumbuh sebesar 92,50% berada di peringkat kesebelas tingkat kota se-nasional.

Seusai mengikuti Rapat Koordinasi, Pj. Walikota Payakumbuh Rida Ananda menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan agar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dilakukan secara rutin.

Rida juga menjelaskan, permasalahan inflasi daerah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Inflasi bukan hanya sekedar angka, inflasi menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut keterjangkauan harga. Jadi kita teruskan upaya pengendalian inflasi ini,” kata Rida.

Orang nomor satu di lingkup pemerintah kota Payakumbuh itu juga menyatakan bahwa Pemprov Sumbar telah melakukan berbagai upaya dalam pengendalian inflasi daerah, salah satunya dengan menerapkan strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, Komunikasi yang efektif. ( Benpi)