Pedagang Kaki Lima Ramayana Kecewa, Hearing DPRD Bukittinggi Ditunda: DPRD Dinilai Mandul di Hadapan Dinas

Pedagang Kaki Lima Ramayana Kecewa, Hearing DPRD Bukittinggi Ditunda: DPRD Dinilai Mandul di Hadapan Dinas

Bukittinggi, 13 November 2026 — Kekecewaan memuncak dari para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di samping Ramayana Bukittinggi. Hearing yang sudah dijadwalkan DPRD Kota Bukittinggi pada Rabu, 10 November 2026 pukul 14.00 WIB, justru ditunda oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi, H. Syaiful Efendi, Lc, MA.

Padahal, para pedagang hadir tepat waktu memenuhi undangan resmi DPRD Nomor: 005/828/DPRD-BKT/X/2026. Undangan itu merupakan tindak lanjut dari surat permohonan hearing yang mereka layangkan dan diterima DPRD pada 9 November 2026

Para pedagang mengaku sejak awal meminta agar persoalan ini diselesaikan malam itu juga. Penundaan hingga Senin mendatang dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap nasib mereka yang menggantungkan hidup dari lapak di samping Ramayana.

“Kami datang sesuai undangan. Kami minta selesai semalam, tapi malah ditunda sampai Senin. Kami kecewa,” ujar salah seorang perwakilan pedagang.

Kekecewaan semakin memuncak karena DPRD dinilai tidak mampu menghadirkan dinas terkait, yakni Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata. Padahal menurut informasi yang diterima pedagang, kepala dinas terkait hadir dalam sidang paripurna di kantor pada pagi harinya.

Para pedagang menilai sikap DPRD ini menunjukkan lembaga legislatif tidak punya harga diri dan mandul di mata pemerintah yang seharusnya menjadi mitra.

“DPRD itu mitra pemerintah, bukan bawahan. Kalau untuk menghadirkan dinas saja tidak bisa, bagaimana mau membela rakyat?” tegas perwakilan pedagang.

Hingga berita ini diturunkan, para pedagang masih menunggu kepastian dari Ketua DPRD Kota Bukittinggi, apakah hearing pada Senin mendatang benar-benar akan menghadirkan Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata, atau kembali hanya janji belaka.

(Mel)