BERITA UTAMA

Dorongan Penyegaran di Golkar Payakumbuh Menguat, Wirman Putra Dinilai Paling Siap Pimpin DPD II

Wirman Putra Datuak Rajo Mantiko Alam Ketua DPRD Payakumbuh (ist) PAYAKUMBUH — Jelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Payakumbuh,...
BERITA UTAMA

Sejarah Baru, Payakumbuh di Bawah Wako Zulmaeta Sukses Gelar Indonesia’s Horse Racing Cup II.

Payakumbuh—PAYAKUMBUHPOS, Sejarah baru tercipta di dunia pacu kuda Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia's Horse Racing Cup yang selama ini hanya...
BERITA UTAMA

Rezka Oktoberia Meski Tak Lagi di DPR RI, hadirkan 26 Titik Irigasi P3TGAI di Payakumbuh dan Lima Puluh Kota.

LIMA PULUH KOTA — Meski tidak lagi menjabat sebagai anggota DPR RI, kepedulian Rezka Oktoberia terhadap masyarakat tidak pernah pudar....
BERITA UTAMA

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta Resmi Menutup Kejuaraan Tenis Meja 2025.

PAYAKUMBUH — Kejuaraan Tenis Meja Piala Wali Kota Payakumbuh 2025 resmi berakhir, Minggu (10/8), di GOR Nan Ompek, Tanjung Pauh....
BERITA UTAMA

Marta Emmelia Bongkar Dugaan Pemalsuan Saham oleh Suami, Polisi Anggap Urusan Pribadi.

Pekanbaru — Laporan dugaan pemalsuan tanda tangan yang melibatkan nama seorang notaris dan seorang suami, berakhir di meja penyidik dengan...

Tingkatkan Pendapatan Transfer Pemko Bukittinggi Lobby Kemenkeu

Bukittinggi, Payahkumbuhpos.id,— Pemerintah Kota Bukittinggi tengah melaksanakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD 2025. Namun, kondisi fiskal APBD 2024 dan APBD 2025 diperkirakan tidak jauh beda, jika alokasi ransfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Kota Bukittinggi masih dengan alokasi yang sama dengan tahun ini.

Untuk itu, Pjs. Wali Kota H. Hani Syopiar Rustam, bersama sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi menemui perwakilan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan, Senin, (30/9).

la menjelaskan, pendapatan transfer pemerintah pusat pada APBD Bukittinggi, tidak mengalami peningkatan signifikan selama 3 tahun terakhir. Tahun 2022 lalu pendapatan transfer pemerintah pusat berjumlah Rp543, 42 miliar. Tahun 2023, Bukittinggi mendapat Rp 558,52 miliar dan tahun 2024 Rp 569,92 miliar.

“Untuk itu, perlu kita laksanakan konsultasi tentang TKDD ke Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Keuangan. Sehingga dana dari pusat bisa lebih besar digelontorkan untuk Kota Bukittinggi,” ungkapnya.

Setelah konsultasi, ada sejumlah masukan yang penting bagi Pemko Bukittinggi. Pjs Wako, menargetkan akan segera melakukan konsolidasi internal, memperbaiki kelemahan untuk menunjang peningkatan kinerja dan mendapatkan dana lebih dari pemerintah pusat.

“Kami tetap berharap, upaya kita membuahkan hasil positif. Sehingga Bukittinggi mendapatkan dana lebih dari pendapatan tranfer dari pusat, demi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

(Mel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *