Lagi dan Lagi, Rezka Oktoberia Serahkan Sertifikat Tanah Gratis Bagi Masyarakat

PAYAKUMBUH – Anggota DPRI Komisi II Rezka Oktoberia secara simbolis berikan Sertifikat Tanah Gratis kepada masyarakat Kota Payakumbuh, pada kegiatan Sosialisasi Program Strategi Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, di Hotel Narasaki, Senin 16 September 2024

Anggota DPR-RI, Rezka Oktoberia menyebutkan pihaknya di DPR-RI akan terus memperjuangkan hak masyarakat untuk memiliki sertifikat tanah, sebab tanah masyarakat yang memiliki sertifikat akan meminimalisir terjadinya sengketa dengan berbagai pihak dikemudian hari.

Komitmen untuk kepentingan masyarakat itu diungkapkan Politisi Demokrat tersebut dengan memberikan dukungan anggaran bagi kepentingan masyarakat di DPR-RI melalui Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) yang mencapai Rp. 7 triliun pada tahun 2024 ini.

Rezka berpesan kepada masyarakat penerima bantuan sertifikat tanah gratis untuk menyimpan dan menjaga sertifikat yang diberikan, ia juga mengapresiasi masyarakat yang mau mengurus atau mensertifikatkan tanah mereka.

” Masyarakat penerima sertifikat tanah gratis kita ingatkan untuk menyimpan dan menjaga sertifikat yang diberikan, kami mengapresiasi masyarakat yang mau mengurus atau mensertifikatkan tanah mereka,” ucapnya.

Sementara terkait sekuriti atau keamanan dari sertifikat tanah Elektronik, kedepannya Rezka menyebutkan akan menggelar Rapat dengan Kementerian agar data yang tersimpan tidak hilang saat terjadi gangguan atau hang.

” Terkait sekuriti atau keamanan sertifikat elektronik dan data base, server, kami akan menggelar rapat kembali dengan
Kementrian.” Tutupnya.

Dilain pihak Dt Paduko Tuan, Niniak Mamak Aia Tabik yang juga ikut hadir, mengapresiasi kerja nyata anggota DPRI Rezka Oktoberia dalam menyelesaikan persoalan tanah di Sumatra Barat ini

“Tentunya kami dan masyarakat sangat terbantu akan hal ini, terimakasih untuk ibuk Rezka dan Kementrian ATR BPN, persoalan tanah adalah hal yang sangat perlu atensi lebih dari pemerintah, dengan program Kementrian ATR BPN bekerjasama dengan Komisi ll DPRI diharapkan cepat terselesaikan,” imbuhnya (tt)