BERITA UTAMA KABAR SUMBAR

TIGA SKANDAL DI DINKES AGAM: Kasus Asusila Magek Menggantung, Sopir Merasa Ditinggalkan Kadis, Rangkap Jabatan Wartawan Pemkab Tutup Mata

TIGA SKANDAL DI DINKES AGAM: Kasus Asusila Magek Menggantung, Sopir Merasa Ditinggalkan Kadis, Rangkap Jabatan Wartawan Pemkab Tutup Mata  ...
BERITA UTAMA

Heboh! Masyarakat Tarok Pertanyakan Sertifikat atas Ex Kantor Lurah Tarok yang Diklaim Pemko Payakumbuh

PAYAKUMBUH — Heboh, masyarakat Tarok pertanyakan terbitnya sertifikat atas Ex Kantor Lurah Tarok yang Diklaim Pemko Payakumbuh. Hal tersebut sempat...
BERITA UTAMA KABAR SUMBAR

Diduga Abaikan Perintah Bupati, Kadis Kesehatan Agam Dituding Tutupi Kasus Asusila di Puskesmas Magek Selama 9 Bulan

Diduga Abaikan Perintah Bupati, Kadis Kesehatan Agam Dituding Tutupi Kasus Asusila di Puskesmas Magek Selama 9 Bulan   *AGAM, Payakumbuhpos.id*...
BERITA UTAMA

Diketuai Ns. Reisy Tane, M.Kep., Sp.Kep.An, Tim Pengabdian Masyarakat Univ USU Edukasi Masyarakat Kwala Bingai

Foto; Ns. Reisy Tane, M.Kep., Sp.Kep.An (Its) MEDAN – Tim pengabdian bagi masyarakat Universitas Sumatera Utara yang diketuai oleh Ns....
BERITA UTAMA

Dorongan Penyegaran di Golkar Payakumbuh Menguat, Wirman Putra Dinilai Paling Siap Pimpin DPD II

Wirman Putra Datuak Rajo Mantiko Alam Ketua DPRD Payakumbuh (ist) PAYAKUMBUH — Jelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Payakumbuh,...

Pilkada Serentak, Seluruh Mata akan Tertuju Kepada Penyelenggara

Teks foto: Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo saat penandatanganan NPHD dana hibah tersebut di ruang rapat bupati Limapuluh Kota, Sarilamak, Jumat 19 April 2024.

 

 

Payakumbuhpos.id | Limapuluh Kota—Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 ini, seluruh mata akan tertuju kepada penyelenggara, sehubungan pemerintah kabupaten Limapuluh Kota memberikan dana hibah senilai total Rp3,4 Miliar dengan perincian, untuk Polres Limapuluh Kota Rp1,8 Miliar, Polres Payakumbuh Rp900 juta dan Kodim 0506/50 Kota Rp700 juta.

“Hibah tersebut sesuai amanat UUD No. 7 tahun 2017, salah satu tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah adalah memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu,”ujar bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo saat penandatanganan NPHD dana hibah tersebut di ruang rapat bupati Limapuluh Kota, Sarilamak, Jumat 19 April 2024.

Pelaksanaan kegiatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo, Kapolres Limapuluh Kota Kota AKBP Ricardo Condrat Yusuf, Kapolres Payakumbuh AKBP Wahyuni Sri Lestari, Dandim 0506/50 Kota Letkol inf. Adri Asmara Yudha.

Turut hadir Asisiten Perekonomian dan Pembangunan Eki Hari Purnama, kepala Badan Kesbangpol Elsiwa Fajri, kepala Badan Keuangan Win Hari Endi, kasatpol PP Deddy Permana dan kepala Inspektorat Irwandi.

Dalam sambutannya, bupati Limapuluh Kota menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran Polres Limapuluh Kota, Polres Payakumbuh dan Dandim 0306/50 Kota yang telah sukses dalam mengamankan Pileg yang telah dilaksanakan di kabupaten Limapuluh Kota.

“Kini di tahun yang sama ini, kita akan melaksanakan Pilkada secara serentak, hal ini akan membawa dampak yang sangat besar bagi negara baik dalam pelaksanaan maupun pendanaannya,”ucapnya.

Dilanjutkan bupati, dengan telah disepakatinya kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah untuk pengamanan Pilkada 2024, bupati Safaruddin berharap penggunaan keuangan tersebut sesuai dengan aturan dan administrasi yang baik, karena seluruh mata akan tertuju kepada penjelenggara Pilkada.

“Kami mengajak kepada seluruh pihak agar bersama-ama untuk mensuksekannya sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya terealisi dengan baik,”pungkas bupati Safaruddin.

Sementara itu, kepala Badan Kesbangpol kabupaten Limapuluh Kota Elsiwa Fajri mengatakan bahwa dana hibah untuk pengamanan Pilkada 2024 harus sudah terealisasi 5 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada.

Ini merupakan salah satu tahapan pemilu yang harus kita lalui, eksekusi paling lambat sudah harus terealisasi paling lambat pada bulan Juni 2024.

Kesbangpol berperan memfasilitasi secara adminisfratif, koordinasi kedepan akan terus kita tingkatkan baik itu Polres Limapuluh Kota, Polres Payakumbuh, Kodim 0306/50 Kota, KPU maupun Bawaslu,”ulas Elsiwa Fajri. (Mal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *