Bawaslu Sijunjung Gelar Rapat Koordinasi Di Min 14 Hari Pemilu

SIJUNJUNG – Bawaslu Sijunjung menggelar rapat koordinasi dengan tema “Tahapan Kampanye Anggota DPRRI,DPDRI,DPR Daerah,Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum tahun 2024” serta permasalahan nya. Rakor ini diadakan di Wisma Keluarga tanggal 31 Januari 2024 Muaro Sijunjung.

Acara dibuka oleh Komisioner Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sijunjung, Agus Hutrialtatul.PL

Dalam sambutannya Komisioner yang akrab dipanggil Tatul ini mengatakan, kondisi kondisi yang terpantau oleh Bawaslu yang juga bekerjasama dengan Polri khususnya Polres Sijunjung. Tentang semakin tingginya intensitas Kampanye berdasarkan SSTP yang masuk.

“Pendistribusian logistik C pemilihan oleh KPU yang diduga juga rentan dengan kampanye terselubung, untuk itu pengawasannya juga perlu ditingkatkan,
Pendistribusian C pemilihan ini akan dimulai pada 8 Februari sampai 11 Februari,” beber Tatul.

Rakor ini juga dihadiri oleh Panwas beserta staf se-Kabupaten Sijunjung, Ketua – ketua partai politik se-Kabupaten Sijunjung,Kapolres Sijunjung diwakilkan, Kakan Kesbang Pol Sijunjung Didi,Media yang di undang,serta Nara sumber Erman Wardison,M.Hum yang pernah menjadi Ketua Bawaslu Pesisir Selatan 2018-2023.

Adapun Erman Wardison memantik awal diskusi dengan pemaparan tentang tahapan yang sedang berlangsung sekarang, yaitu Kampanye – Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu, untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi,misi, program dan atau citra diri peserta Pemilu, dan kampanye adalah pendidikan politik, tapi harus dilakukan sesuai menurut aturan aturan yang telah diundangkan kata Erman meneruskan.untuk itulah sangat perlu pengawasan selain dari Bawaslu juga partisipatif masyarakat.partisipatif masyarakat dalam pengawasan bertujuan untuk,memastikan terlindungnya hak politik warga negara, mencegah terpilihnya calon yang korup dan tidak amanah,terwujudnya pemilu yang bersih,transparan,berintegritas dan pemilu sebagai penentu kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan, melanjutkan materinya Erman mengatakan ada faktor faktor yang mempengaruhi atau yang mendukung meningkatnya partisipasi masyarakat yaitu, Kemauan,Kemampuan dan Kesempatan pada masyarakat”.

Dari tanya jawab dengan peserta yang hadir ada tiga cara penanggulangan terhadap pelanggaran yang peraturannya juga ada di Perbawaslu dari perspektif Kriminologi yaitu,Pre Emtif, Preventif, Represif.

Sebelum Rakor ditutup Komisioner Bawaslu Agus Hutrialtatul mengumumkan tentang hanya ada 3 saksi di TPS,yaitu saksi partai politik, saksi perorangan,saksi Presiden dan wakil Presiden.Untuk mandat sebagai saksi bisa 1 surat mandat untuk 2 saksi per TPS. (Zalmendra)