BERITA UTAMA

Sambut Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-61 Lapas Klas llB Tanjung Pati dan BNN Gelar Razia Kamar Termasuk Tes Urine Warga Binaan

Payakumbuh — Dalam rangka menyambut hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjung Pati menggelar kegiatan razia blok...
BERITA UTAMA

Bazar Ramadhan Sukses Digelar, Wakil Wali Kota Payakumbuh Hadiri Penutupan

Payakumbuh – Bazar Ramadhan yang berlangsung selama 10 hari di Gedung Serbaguna Unand Cabang Payakumbuh resmi ditutup pada Jumat (21/3)....
BERITA UTAMA

Jamin Kestabilan Harga dan Kebutuhan Sembako Selama Ramadhan, Hendrajoni Tinjau OPM di Balai Kamih Kambang

Ket : Foto Bupati Pessel, Hendrajoni, dengan didampingi Kepala Dinas Pangan dan Perikanan, Firdaus, saat meninjau operasi pasar murah di...
BERITA UTAMA

DPRD Pesisir Selatan Gelar Paripurna Sertijab Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Pesisir Selatan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan menggelar Rapat Paripurna Tahun 2024-2025 dalam rangka serah terima...
BERITA UTAMA

David Al Ghifari, Guna Wujudkan Indonesia Emas 2045 Mari Kita Dukung Program Makan Siang Gratis

Muhammad David Al Ghifari JAKARTA — Pengamat Sosial, Hukum dan Keamanan Muhammad David Al Ghifari dari Tan Malaka Institute menegaskan rakyat Indonesia...

Kontroversi Restoran Babiambo, DPRD Sumbar : Harus Ada Efek Jera !

 

PADANG –   Masyarakat Sumatra Barat disebut sangat terusik dengan adanya restoran minang yang menyajikan makanan tidak halal.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat, Irsyad Syafar, merasa pemilik restoran dengan nama Babiambo itu tidak bisa selesai hanya dengan permintaan maaf saja.

“Saya kira tidak cukup hanya dipanggil, diperiksa dan ujung-ujungnya minta maaf. Tidak ada efek jera. Penegak hukum harus transparan ke publik,” kata Irsyad, kepada Republika.co.id, Sabtu (11/6/2022).

Politisi PKS itu melihat masyarakat Sumbar diresahkan oleh kemunculan restoran Padang yang menyajikan menu makanan berbahan babi. Apalagi pedagang masakan Minang.

Irsyad meminta penegak hukum harus mengusut lebih jauh untuk membongkar siapa dalang di balik pendirian restoran minang tidak halal ini. Karena ide membuat restoran ini mencoreng citra baik masakan Minang dan telah menyinggung persoalan SARA.

“Saya sebagai orang Minang dan juga pimpinan DPRD Sumbar ingin penegak hukum transparan soal ini. Jangan sampai hal ini jadi memancing kericuhan,” ucap Irsyad.

Ketua MPW PKS Sumbar itu mengaku heran kenapa banyak pihak yang ingin melukai perasaan masyarakat Sumatra Barat. Sebelum kemunculan restoran Minang tidak halal ini, Sumbar dicap sebagai provinsi intoleran, tidak Pancasila, dan indeks demokrasi rendah.

Pernah juga ada kemunculan kitab Injil berbahasa Minang. Menurut Irsyad, hal seperti ini tidak akan muncul lagi bila penegakan hukum dilakukan dengan adil.

“Ini perlu clear biar tidak mengendap lama-lama. Kita sepakat kehidupan berbangsa bernegara itu sama-sama dijaga. Tapi harus saling menghormati dan saling menghargai,” kata Irsyad menambahkan.

Publik digegerkan dengan hadirnya restoran Babi Ambo di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Restoran yang menyediakan menu khas Padang berbahan dasar babi, seperti nasi babi bakar, nasi babi rendang, gulai babi, nasi ramas Babiambo, dan menu lainnya itu mendapat kritikan dari masyarakat, khususnya suku Minangkabau. Hal itu karena nasi Padang selalu menjual makanan halal.

 

 

Source : Republika

 

Editor : Abil Muhari

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *