BERITA UTAMA

Perjuangkan Pemekaran Nagari, Rezka Oktoberia: 71 Miliar untuk Pasaman Barat

LUBUK SIKAPING - Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada Mei 2022 lalu Kementerian Dalam Negeri secara resmi meluncurkan kode wilayah bagi 59...
BERITA UTAMA

Ketua DPW Lapas IIA Bukittinggi Ny.Sri Astuti Marten Pimpin Momen Tabur Bunga di TMP Payakumbuh

PAYAKUMBUH - Paguyuban Ibu-ibu Pemasyarakatan (Pipas) Sumatra Barat (Sumbar) yang tergabung dalam beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) melakukan ziarah dan...
BERITA UTAMA

SMSI Luak 50 Dan SMSI Pekanbaru Bertemu, Silaturahmi Tanpa Batas

Pekan Baru --- Kedatangan pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Luak 50 (Payakumbuh-Limapuluh Kota) ke Bumi Lancang Kuning disambut hangat...
BERITA UTAMA

PAC Pemuda Pancasila Pasar Minggu Berbagi Bingkisan Paket Sembako dan Pengamanan Natal 2022 di Gereja

JAKARTA - Beragam cara umat Kristen (Katolik dan Protestan) merayakan hari Raya Natal yang diperingati setiap tahun di setiap tanggal...
BERITA UTAMA

SLE Peduli, Berikan Bantuan Sembako dan Ikut Mengamankan Natal 2022

JAKARTA - Yayasan Sentosa Laju Energy (SLE) menggandeng Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) dan Lembaga Perekonomian Nahdahtul Ulama (LPNU) Jakarta...

Kontroversi Restoran Babiambo, DPRD Sumbar : Harus Ada Efek Jera !

  • Bagikan

 

PADANG –   Masyarakat Sumatra Barat disebut sangat terusik dengan adanya restoran minang yang menyajikan makanan tidak halal.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat, Irsyad Syafar, merasa pemilik restoran dengan nama Babiambo itu tidak bisa selesai hanya dengan permintaan maaf saja.

“Saya kira tidak cukup hanya dipanggil, diperiksa dan ujung-ujungnya minta maaf. Tidak ada efek jera. Penegak hukum harus transparan ke publik,” kata Irsyad, kepada Republika.co.id, Sabtu (11/6/2022).

Politisi PKS itu melihat masyarakat Sumbar diresahkan oleh kemunculan restoran Padang yang menyajikan menu makanan berbahan babi. Apalagi pedagang masakan Minang.

Irsyad meminta penegak hukum harus mengusut lebih jauh untuk membongkar siapa dalang di balik pendirian restoran minang tidak halal ini. Karena ide membuat restoran ini mencoreng citra baik masakan Minang dan telah menyinggung persoalan SARA.

“Saya sebagai orang Minang dan juga pimpinan DPRD Sumbar ingin penegak hukum transparan soal ini. Jangan sampai hal ini jadi memancing kericuhan,” ucap Irsyad.

Ketua MPW PKS Sumbar itu mengaku heran kenapa banyak pihak yang ingin melukai perasaan masyarakat Sumatra Barat. Sebelum kemunculan restoran Minang tidak halal ini, Sumbar dicap sebagai provinsi intoleran, tidak Pancasila, dan indeks demokrasi rendah.

Pernah juga ada kemunculan kitab Injil berbahasa Minang. Menurut Irsyad, hal seperti ini tidak akan muncul lagi bila penegakan hukum dilakukan dengan adil.

“Ini perlu clear biar tidak mengendap lama-lama. Kita sepakat kehidupan berbangsa bernegara itu sama-sama dijaga. Tapi harus saling menghormati dan saling menghargai,” kata Irsyad menambahkan.

Publik digegerkan dengan hadirnya restoran Babi Ambo di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Restoran yang menyediakan menu khas Padang berbahan dasar babi, seperti nasi babi bakar, nasi babi rendang, gulai babi, nasi ramas Babiambo, dan menu lainnya itu mendapat kritikan dari masyarakat, khususnya suku Minangkabau. Hal itu karena nasi Padang selalu menjual makanan halal.

 

 

Source : Republika

 

Editor : Abil Muhari

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.