BERITA UTAMA

Ini Gugatan GPMania2024 ke PTUN Jakarta, Batalkan Pencapresan Prabowo-Gibran

Sunggul Hamonangan Sirait, SH, MH Payakumbuhpos.id -- Relawan Capres Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD, GP Mania 2024 Reborn meminta...
BERITA UTAMA

Bakor Paliko Pulang Kampuang, Gelar Sunatan Massal dan Bakti Sosial

PAYAKUMBUH - Perantau Minangkabau yang tergabung dalam Badan Koordinasi Ikatan Keluarga Payakumbuh-Limapuluh Kota (Bakor Paliko) Indonesia, Malaysia, dan Australia pulang...
BERITA UTAMA

Perjalanan Study Komparatif Wartawan Luak 50 Ke Kota Bertuah

Pekan Baru-- Keberangkatan rombongan wartawan Luak 50 Ke Kota Pekan Baru (Riau) merupakan agenda Study Komparatif yang dilaksanakan oleh Dinas...
BERITA UTAMA

Selain Tokoh Nasional HDI Sangat Peduli Terhadap Mahasiswa Luak Limopuluah Yang Berada di Pulau Jawa

Bogor--- Herman Darnel Ibrahim (HDI) selain tokoh nasional juga memiliki sebuah kepedulian terhadap para mahasiswa yang berasal.darii lLuak 50 yang...
BERITA UTAMA

Projo Ganjar Laporkan Budi Arie Setiadi ke Ketua Ombudsman Republik Indonesia

JAKARTA - Projo Ganjar yang diketuai oleh Nora Haposan Situmorang S.H.,Melaporkan Budi Arie Setiadi yang merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika...

Meski Telah Dilantik Kasubag Fasilitasi Penganggaran, Ayang Masih Kerjakan Tugas Bendahara Rutin ?

Limapuluh Kota, Payakumbuhpos.id – Aneh bin Ajaib. Meski telah dilantik sebagai Kasubag Fasilitasi Penganggaran di Sekretariat DPRD Limapuluh Kota, 13/7 lalu oleh Bupati. Namun puluhan ASN bahkan 35 Wakil Rakyat, tentunya curiga ada apa dibalik, Khairil Pen Wildi alias Ayang masih utak- atik posisi Bendahara rutin yang ditinggalkannya ?

Sepertinya masyarakat Luak Limopuluah mencurigai kinerja Sekretaris Dewan, Dharma Wijaya dituduhkan telah bersekongkol dengan kroninya, diduga lakukan “kuras” alokasi anggaran kinerja DPR TA.2021, sedikitnya bernilai Rp.23 miliar.

Berdasarkan data yang dihimpun wartawan, diduga Dharma Wijaya, oknum Sekretaris Dewan diketahui masih fungsikan Khairil Pen Wildi alias Ayang selaku Bendahara rutin Sekwan DPRD, pasca dilantiknya sebagai Kasubag Fasilitasi Penganggaran, menggantikan Yahya, pejabat lama yang dipromosikan Kabid UMKM Dinas Koperasi Limapuluh Kota, Selasa, 13/7 lalu oleh Bupati, Safaruddin.

Dilain pihak, calon penggantinya, Riski yang pindah tugas dari kantor Camat Lareh Sago Halaban, yang telah mengantongi SK Nota, menurut beberapa sumber di Sekwan itu terlihat tidak di berdayakan sehinga menimbulkan pertanyaan. Ada apa gerangan dibalik kebijakan Dharma selaku Sekwan ?, ujar sumber yang minta jatidirinya disembunyikan.

Anehnya, baik Darmawijaya selaku Sekwan, atau Khairil Pen Wildi berusaha dimintakan tanggapan seputar kecurigaan publik terkait penggunaan anggaran kegiatan di DPRD Limapuluh Kota TA 2021 setidaknya senilai Rp, 22 miliar, adanya dugaan upaya aksi ” Utak- atik”, dua oknum tersebut, berpotensi menyalahi aturan Perbendaharaan serta dapat dijerat Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999, hingga berita ini, bungkam seribu bahasa.

Sementara, sebelumnya terungkapnya gonjang- ganjing mandegnya proses hukum seputar dugaan mark up anggaran dana Makan Minum kegiatan DPRD, TA. 2019-2010 dari Dokumen Pelaksanaan ( DPA ) sejumlah Rp.45 Miliar itu yang di lidik penyidik Tipikor Satreskrim Polres Limapuluh Kota, diduga telah menguap ( didiamkan- red ).

Soalnya, berdasarkan investigasi LSM Ampera Indonesia, dibawah komando Koordinatornya, Fhatroni Diansyah, di lingkungan DPRD Limapuluh Kota, ditenggarai penggunaan anggaran Sekwan DPRD Limapuluh Kota TA.2019-2020 dan TA.2021 senilai Rp.23 Milyar, terkait Pengadaan Barang & Jasa di Lingkungan DPRD 50 Kota, dibawah kendali Sekretaris DPRD Limapuluh Kota, Dharma Wijaya menimbulkan kecurigaan dan berpotensi dijerat UU Tipikor, ungkap Fhatroni di Sarilamak.

Dipaparkan Aktivis Luak Limopuluah itu, khususnya TA 2020 ditenggarai berpotensi mark up dan tidak sesuai prosedur hukum, yakni : 1. Pengadaan Kain Gorden Rumah Dinas Ketua DPRD. 2. Pengadaan Kichen Set Rumah Dinas Ketua DPRD. 3. Pengadaan AC Rumah Dinas Ketua DPRD. 4. Pengadaan Alat Fitnes Ketua DPRD. 5. Pengadaan Kaybord/ Orgen Ketua DPRD, berdasarkan data dari sumber terpercaya di DPRD itu, Sekretaris DPRD, Dharma Wijaya, bersama Kabag Umum dan Keuangan DPRD, Iqbal selaku PPK serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK- red ), Salman ditenggarai sengaja menjebak Ketua DPRD Limapuluh Kota, priode 2019- 2024, Deni Asra dari Partai Gerakan Indonesia Raya ( Partai Gerindra- red ) berikan kewenangan lakukan ” Pengadaan Barang dan Jasa” seputar kebutuhan Rumah Dinas Ketua DPRD setidaknya menelan biaya ratusan juta itu, sebut Fhatroni.

Juga LSM AMPERA Indonesia, dapatkan bocoran seputar Dharma Wijaya dan kroninya terkait Penggunaan dana BBM 2020-2021 diperkirakan lebih Rp. 200 juta, serta pengadaan ATK DPRD 2020-2021 yang mencurigakan senilai Rp.200 juta juga.

Ironisnya, LSM AMPERA Indonesia, juga dapatkan masukan seputar dugaan pemotongan ( Subhaat ) dana perjalanan dinas 35 ASN dan 55 THL di lingkungan Sekwan ( Rp.200 rb- Rp.250 rb, hal tersebut jadi rumor tak sedap di lingkungan DPRD setempat.( eb )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *