BERITA UTAMA KABAR SUMBAR PAYAKUMBUH TOKOH

YB Dt. Parmato Alam, Jambangi Bara Cafe Bandarawang

Payakumbuhpos.id | Payakumbuh---Ketua DPRD kota Payakumbuh periode 2014-2019 Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, jambangi Bara Cafe Bandarawang milik Fajri di kelurahan...
BERITA UTAMA KABAR SUMBAR PAYAKUMBUH TOKOH

Warga Koto nan Gadang Payakumbuh Utara Berhalal Bihalal Bersama Perantau

Payakumbuhpos.id|Payakumbuh--- Halal bihalal biasanya diselenggarakan di rumah atau tempat yang besar, dengan tujuan untuk saling bersilaturahmi khususnya pada saat usai...
BERITA UTAMA KABAR SUMBAR WISATA

Polres dan Disparpora Limapuluh Kota Bangun Hospitality Kepariwisataan

Payakumbuhpos.id|Limapuluh Kota---Kapolres Limapuluh Kota AKBP Ricardo Condrat Yusuf, S.H., S.I.K., M.H., bersama jajaran terus ciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di...
BERITA UTAMA KABAR SUMBAR PAYAKUMBUH

Perantau IKK Pulang Kampung Ibarat Sitawa Sidingin Bagi Masyarakat, Utamakan Anak Yatim

Payakumbuhpos.id |Payakumbuh--- Luar biasa, perantau Ikatan keluarga Koto Nan Godang (IKK) pulang kampung ibarat sitawa sidingin bagi masyarakat, utamakan anak...
BERITA UTAMA KABAR SUMBAR PAYAKUMBUH

Ketua IKK Joni Hendri Lepas Perantau Pulang Basamo

Payakumbuhpos.id|Jakarta - Salah satu sunnah dalam safar yang dianjurkan oleh syariat dan bisa meringankan kesusahan safar adalah melakukan safar di...

Demokrat Tetap Pada Prinsip dan Jalur Partai, Menolak Ranperda LP2B

Payakumbuh – – Terkait dengan hasil rapat Paripurna tentang  Ranperda  Perlindungan Lahan Pertanian Lahan Berkelanjutan. yang di gelar secara Vidcon di Aula DPRD Payakumbuh, Senin 22 Februari 2021. Sebanyak 7  Fraksi yang hadir di antaranya Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi NasDem Bintang Perjuangan dan Fraksi  Amanat Kebangkitan Nasional. Hanya satu Fraksi Demokrat yang menolak atau tidak  setuju. Sedangkan enam fraksi lain nya menerima.

Dimana Fraksi Demokrat DPRD Kota Payakumbuh berpendapat bahwa naskah Ranperda ini belum lengkap. Tanpa adanya data yang valid tentang lokasi detail dan nama pemilik lahan, sehingga belum tergambar secara pasti tentang informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut.

Seterusnya Fraksi Partai Demokrat  berharap agar Pemko Payakumbuh melalui OPD terkait menampilkan data yang valid terhadap informasi lahan. Sehingga sebelum memberikan keputusan Politik berupa pendapat akhir fraksi, sudah jelas dan bisa langsung di sosialisasikan kepada masyarakat pemilik Iahan. Selain itu kita bisa melihat respon masyarakat. Apakah informasi tentang status lahan mereka sudah mendapat persetujuan atau belum. Karena kita tidak ingin nantinya disahkan nya Ranperda ini menjadi Perda akan menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat.

Selain itu Fraksi Demokrat berpendapat dengan penetapan luas LP2B sebanyak 1718,66 Ha adalah sedikit emosional. Karena itu hampir mendekati angka 20 persen dari luas kota Payakumbuh. Kami berpendapat hal tersebut akan mempengaruhi kepada perkembangan Kota Payakumbuh kedepan sebagai daerah tujuan, yang mana semakin bertambahnya jumlah penduduk tentu kebutuhan tempat tinggal akan semakin meningkat dan menambah potensi untuk alih fungsi lahan.

Pada akhirnya dengan memperhatikan hal tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat di pisahkan dengan pendapat Fraksi dan laporan hasil kerja Pansus maka dengan ini Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Payakumbuh menyatakan “Tidak Setuju” Ranperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan untuk di tetapkan menjadi Perda Kota Payakumbuh.

Sementara  Wakil Ketua DPRD Payakumbuh Armen Faindal, SH mengatakan sebagaimana yang disampaikan oleh fraksi Demokrat. “Saya adalah bagian dari fraksi Demokrat. Intinya kami dari fraksi Demokrat, tahu betul bahwa ranperda ini langsung berhubungan dengan kepentingan dan hak-hak masyarakat. Jadi kami tidak ingin hak-hak masyarakat yang mendasar terabaikan. Maka terlebih dahulu diperlukan data yang valid terhadap lokasi dan pemilik lahan,” ujar Armen.

Selanjut Armen mengatakan ” perlu sosialisasi terlebih dahulu. Dengan itu dapat kita memperhatikan respon masyarakat. Atau persetujuan masyarakat, Terhadap lahan mereka setuju atau belum. Diharapkan kesalah pahaman dan konflik dapat dihindari, ” imbuh Armen. (red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *