Bupati Safaruddin Laksanakan Peletakan Baseline Batas Wilayah KTP yang Terhenti Sejak tahun 1995/1996

Payakumbuhpos.id | Limapuluh Kota— Kantor Pertanahan dan Pemerintah kabupaten Limapuluh Kota dengan bupati kabupaten Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo mengikuti zoom meeting dalam rangka Puncak Gerakan Sinergi dan Reforma Agraria Nasional 2024 di aula Inspektorat kabupaten Limapuluh Kota Sarilamak, Senin 22 April 2024.

Kegiatan tersebut sekaligus melaksanakan peletakan Baseline Batas Wilayah Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP) yang terhenti sejak tahun 1995/1996.

Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo selaku ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) mendukung penuh penyelesaian permasalahan terhentinya KTP sejak 1995/1996.

“Di kabupaten Limapuluh Kota, terdapat tujuh baseline batas wilayah KTP yang tersebar di tujuh nagari, yakni nagari Suliki, Kurai, Sungai Rimbang, Tarantang, Durian Gadang, Ampalu dan Sarilamak,”ujar bupati Safaruddin,

Tutut hadir pada kesempatan itu, Sekdakab Limapuluh Kota Herman Azmar, Aisten, Eki Hari Purnama, Ahmad Zuhdi Perama Putra, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Limapuluh Kota, Camat, Walinagari dan ketua KAN.

Mari kita dukung penuh penyelesaian konflik pertanahan KTP selama 27 tahun tanpa kepastian. Penyelesaian ini kita prioritas di daerah untuk Ibukota kabupaten Sarilamak, makanya tahun ini kita dukung dengan ketersediaan anggaran di tahun 2024 ini.

“Kita berharap melalui Reforma Agraria ini sinergitas antara Pemerintah kabupaten Limapuluh Kota dengan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional akan semakin erat dalam upaya kita meningkatan peran pemerintah dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,”harap bupati Safaruddin.

Sementara itu, kepala kantor Pertanahan kabupaten Limapuluh Kota, Akhda Jauhari, menyebutkan
pada saat ini sedang berjalan tahapan pelaksanaan penyelesaiannya sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria tahun 2023.

Upaya penanganan dan penyelesaian konflik di lokasi ini, merupakan salah satu solusi kreatif dan inovatif serta bentuk tanggung jawab optimalisasi kinerja Tim Gugus Tugas Reforma Agraria kabupaten Limapuluh Kota dalam memenuhi harapan masyarakat peserta konsolidasi tanah terhadap permasalahan pertanahan dan tata ruang yang telah bergulir selama 27 tahun.

Untuk itu, kami mohon dukungan semua pihak agar solusi ini dapat dieksekusi dengan baik dan tentunya dalam kesempatan ini kami menghimbau masyarakat peserta agar dapat segera menghubungi Sekretariat Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan pada lokasi KTP tahun anggaran 1995/1996, baik melalui kantor Pertanahan kabupaten Limapuluh Kota, Dinas PUPR Limapuluh Kota, maupun Pemerintah Nagari Sarilamak.

“Kita menghimbau, agar masyarakat Limapuluh Kota yang terkait permasalahan pertahanan untuk dapat sesegera mungkin melapor ke sekretariat penyelesaian KTP agar penataan tanah ini cepat selesai,” sebut Akhda Jauhari. (Mal)