BERITA UTAMA

Ini Gugatan GPMania2024 ke PTUN Jakarta, Batalkan Pencapresan Prabowo-Gibran

Sunggul Hamonangan Sirait, SH, MH Payakumbuhpos.id -- Relawan Capres Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD, GP Mania 2024 Reborn meminta...
BERITA UTAMA

Bakor Paliko Pulang Kampuang, Gelar Sunatan Massal dan Bakti Sosial

PAYAKUMBUH - Perantau Minangkabau yang tergabung dalam Badan Koordinasi Ikatan Keluarga Payakumbuh-Limapuluh Kota (Bakor Paliko) Indonesia, Malaysia, dan Australia pulang...
BERITA UTAMA

Perjalanan Study Komparatif Wartawan Luak 50 Ke Kota Bertuah

Pekan Baru-- Keberangkatan rombongan wartawan Luak 50 Ke Kota Pekan Baru (Riau) merupakan agenda Study Komparatif yang dilaksanakan oleh Dinas...
BERITA UTAMA

Selain Tokoh Nasional HDI Sangat Peduli Terhadap Mahasiswa Luak Limopuluah Yang Berada di Pulau Jawa

Bogor--- Herman Darnel Ibrahim (HDI) selain tokoh nasional juga memiliki sebuah kepedulian terhadap para mahasiswa yang berasal.darii lLuak 50 yang...
BERITA UTAMA

Projo Ganjar Laporkan Budi Arie Setiadi ke Ketua Ombudsman Republik Indonesia

JAKARTA - Projo Ganjar yang diketuai oleh Nora Haposan Situmorang S.H.,Melaporkan Budi Arie Setiadi yang merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika...

Anggota Banggar DPRD Payakumbuh Kunker ke Bungo Pelajari Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Payakumbuh– Badan Anggaran DPRD Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke BPKAD Kabupaten Bungo pada Kamis (7/10). Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Kepala BPKAD Bungo Drs.Supriyadi,ME.

Tujuan kunjungan kerja ini adalah dalam rangka sharing informasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun, Kabupaten Bungo.

“Kami perlu informasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Bungo, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah pasca diterbitkannya PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020” kata rombongan Banggar DPRD Kota Payakumbuh.

Sementara Kepala BPKAD Bungo Drs.Supriyadi,ME menyampaikan selamat datang di Kabupaten Bungo, Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun. Berkenaan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah, jelas Kepala BPKAD, tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

“Kita melakukan pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, tidak keluar jalur” tegas kepala BPKAD. Acara dilanjutkan dengan diskusi dan tukar informasi terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Hadir mendampingi Kepala BPKAD dalam pertemuan tersebut Sekretaris BPKAD M.Rachmat,S.Mn.,ME dan Kabid Aklap Keuangan Ponco Susilo,SE.,MM. ( Benpi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *