BERITA UTAMA

Pengurus Pusat Serikat Pekerja Kerah Biru Hadiri Sosialisasi Empat Pilar di Gedung Nusantara IV

Jakarta,- Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Kerah Biru-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menghadiri undangan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) pada acara...
BERITA UTAMA

Marta Uli Emmelia: Empat Pilar Kebangsaan Sangat Diperlukan Dalam Kehidupan Bernegara

Teks foto; Ketua Bidang Ekonomi dan Bisnis FSP Kerah Biru-SPSI, Marta Uli Emmelia., Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan Roderick Manna...
BERITA UTAMA

Pelepasan dan Perpisahan Kelas VI SD Plus Muhammadiyah Diwarnai Ketua LKAAM Payakumbuh

  Teks foto: Ketua LKAAM Payakumbuh Yendri Bodra Dt. Parmato Alam kepada 61 siswa kelas VI SD Plus Muhammadiyah Payakumbuh...
BERITA UTAMA

Bintang Utama Bantai KBS di LJP

Teks foto: SSB KBS dibantai SSB Bintang Utama dengan skor 0-6, di lapangan kelurahan Koto Baru, kecamatan Payakumbuh Timur, Jumat...
BERITA UTAMA

Bukti Rasa Syukur, Masyarakat Sijunjung Gelar Tradisi Bakaua Adat di Los Tobek

Sijunjung,Payakumbuhpos - Bakaua Adat adalah sebentuk tradisi yang ada dimasyarakat Minang Kabau, khususnya Kabupaten Sijunjung sebagai bentuk rasa syukur kepada...

Waduh! Angka Perceraian Sumbar 7000 Kasus di Tahun 2018

PADANG – Pengadilan Tinggi Agama Padang, Sumatra Barat mencatat angka cerai mencapai 7.000 kasus di tahun 2018. Paling banyak gugatan cerai sang istri terhadap suami, karena tidak harmonisnya keluarga.

Pengadilan Tinggi Agama Padang, Sumatra Barat, melaunching zona integritas bebas korupsi, di lingkungan Pengadilan Agama se-Sumatra Barat, Kamis (14/2/2019) pagi.

Hadir dalam kesempatan itu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan ketua-ketua pengadilan agama se-Sumbar.

Zona integritas ini agar seluruh pegawai dan hakim pengadilan agama tidak melakukan praktek tindak pidana korupsi selama menjalankan tugas kerja.

Menurut Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, Zein Ahsan, zona integritas ini karena semakin tingginya kasus-kasus yang ditangani pengadilan agama di Sumbar.

Selama tahun 2018, Pengadilan Tinggi Agama Padang telah mencatat angka penceraian di 19 kabupaten dan kota mencapai 7.000 kasus.

“Kasus paling tinggi terjadi di Pengadilan Agama Padang, Pengadilan Agama Pasaman Barat dan Pengadilan Agama Kota Bukittinggi,” ujar Zein Ahsan.

Dari tujuh ribu kasus tersebut, 5.000 kasus digugat sang isteri dan 2.000 kasus talak suami. Tingginya gugatan istri karena Sumatra Barat memiliki keturunan ibu, matrilineal.

“Faktor paling banyak penyebab cerai dan tolak di Sumbar karena tidak harmonisnya keluarga atau sering bertengkar. Selain itu, faktor ekonomi dan pihak ketiga,” katanya. (zs/jen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *