BERITA UTAMA

Ini Gugatan GPMania2024 ke PTUN Jakarta, Batalkan Pencapresan Prabowo-Gibran

Sunggul Hamonangan Sirait, SH, MH Payakumbuhpos.id -- Relawan Capres Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD, GP Mania 2024 Reborn meminta...
BERITA UTAMA

Bakor Paliko Pulang Kampuang, Gelar Sunatan Massal dan Bakti Sosial

PAYAKUMBUH - Perantau Minangkabau yang tergabung dalam Badan Koordinasi Ikatan Keluarga Payakumbuh-Limapuluh Kota (Bakor Paliko) Indonesia, Malaysia, dan Australia pulang...
BERITA UTAMA

Perjalanan Study Komparatif Wartawan Luak 50 Ke Kota Bertuah

Pekan Baru-- Keberangkatan rombongan wartawan Luak 50 Ke Kota Pekan Baru (Riau) merupakan agenda Study Komparatif yang dilaksanakan oleh Dinas...
BERITA UTAMA

Selain Tokoh Nasional HDI Sangat Peduli Terhadap Mahasiswa Luak Limopuluah Yang Berada di Pulau Jawa

Bogor--- Herman Darnel Ibrahim (HDI) selain tokoh nasional juga memiliki sebuah kepedulian terhadap para mahasiswa yang berasal.darii lLuak 50 yang...
BERITA UTAMA

Projo Ganjar Laporkan Budi Arie Setiadi ke Ketua Ombudsman Republik Indonesia

JAKARTA - Projo Ganjar yang diketuai oleh Nora Haposan Situmorang S.H.,Melaporkan Budi Arie Setiadi yang merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika...

Tingkatkan Pengelolaan Dana Desa yang Akuntabel,Bupati Safaruddin Buka Sosialisasi Peraturan Perundangan dan Rakor Pengawasan

Limapuluh Kota– Alokasi dana desa harus diawasi dari hulu ke hilir, pengawasan sangat penting dilakukan untuk meminimalisir penyelewengan dana pengembangan nagari. Apabila Alokasi dana desa ini tidak tersosialisasikan secara benar, maka dikhawatirkan banyak Wali Nagari yang akan berurusan dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Hal tersebut disampaikan Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo pada saat membuka acara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Rapat Koordinasi Pengawasan, pada Senin (5/12/2022).

Diikuti oleh seluruh Wali Nagari se-Kabupaten Limapuluh Kota beserta Bamus (Badan Musyawarah), kegiatan ini juga dihadiri oleh APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah) Limapuluh Kota dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Limapuluh Kota Irwandi beserta jajaran yang bertempat di Aula Kantor Bupati Limapuluh Kota, Sarilamak.

Dilanjutkan Bupati Safaruddin, untuk mencapai pengelolaan dana desa yang akuntabel, maka diperlukan mekanisme pengawasan dengan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat, Bamus, Camat, APIP, BPK dan KPK. “Kepada Wali Nagari kita himbau bekerjalah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketimbang perasaan. Ini kami sampaikan demi melindungi diri dalam melaksanakan tugas”, tuturnya.

Dibagian lain sambutannya, Bupati Safaruddin juga menghimbau Wali Nagari untuk segera merealisasikan anggaran yang belum terlaksanakan pemanfaatannya, mengingat tahun 2023 diprediksi resesi dunia akan turut melanda Indonesia. “Jangan ada dana desa yang tidak terpakai, selain itu ada tugas berat bagi Wali Nagari, Bupati, Gubernur dan bahkan Presiden saat ini yaitu masalah penanggulangan stunting, tugas nasional yang perlu kita sukseskan secara bersama. Oleh karena itu lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait”, pesan Bupati.

Kepala Inspektorat Irwandi, dalam sambutan dan laporannya pada kegiatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam memberikan pemahaman tentang aturan pengawasan dan pengelolaan dana desa serta demi terciptanya sinkronisasi antara semua unsur, terkait dana desa.”Mudah-mudahan dengan sosialisasi dan rakor pengawasan ini akan ada pemahaman yang lebih baik dari nagari dalam mengelola dana desa”, sambung Irwandi. (Benpi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *