BERITA UTAMA

Ini Gugatan GPMania2024 ke PTUN Jakarta, Batalkan Pencapresan Prabowo-Gibran

Sunggul Hamonangan Sirait, SH, MH Payakumbuhpos.id -- Relawan Capres Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD, GP Mania 2024 Reborn meminta...
BERITA UTAMA

Bakor Paliko Pulang Kampuang, Gelar Sunatan Massal dan Bakti Sosial

PAYAKUMBUH - Perantau Minangkabau yang tergabung dalam Badan Koordinasi Ikatan Keluarga Payakumbuh-Limapuluh Kota (Bakor Paliko) Indonesia, Malaysia, dan Australia pulang...
BERITA UTAMA

Perjalanan Study Komparatif Wartawan Luak 50 Ke Kota Bertuah

Pekan Baru-- Keberangkatan rombongan wartawan Luak 50 Ke Kota Pekan Baru (Riau) merupakan agenda Study Komparatif yang dilaksanakan oleh Dinas...
BERITA UTAMA

Selain Tokoh Nasional HDI Sangat Peduli Terhadap Mahasiswa Luak Limopuluah Yang Berada di Pulau Jawa

Bogor--- Herman Darnel Ibrahim (HDI) selain tokoh nasional juga memiliki sebuah kepedulian terhadap para mahasiswa yang berasal.darii lLuak 50 yang...
BERITA UTAMA

Projo Ganjar Laporkan Budi Arie Setiadi ke Ketua Ombudsman Republik Indonesia

JAKARTA - Projo Ganjar yang diketuai oleh Nora Haposan Situmorang S.H.,Melaporkan Budi Arie Setiadi yang merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika...

Perda Adaptasi Kebiasaan Baru mulai di Sosialisasikan Di Mentawai

MENTAWAI – Pemerintah daerah dan seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan sosialisasi Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (Perda ADB). Dimana, perda ADB tesebut berguna untuk mencegah serta pengendalian penyebaran virus corona, dilakukan di gedung nasional desa Sioban kecamatan Sipora Selatan, selasa (15/9).

Dalam perda AKB dijelaskan tentang aturan dan sanksi. Dimana sanksinya, denda dan hukuman kurungan bagi pelanggar.

“Pemda Mentawai tidak akan membuat peraturan turunan dari perda APD ini namun akan melanjutkan dan menerapkan perda tersebut di Mentawai sebagai implementasi dari perda AKB, ” ungkap Wakil Bupati, Kortanius Sabeleake dalam acara sosialisasi perda AKB.

Lanjutnya, Guna mencegah dan mengatasi penyebaran covid ini dapat dilihat dari beberapa aspek, diantara, aspek pemerintah dan masyarakat. Sementara dari aspek pemerintah akan melakukan testing, tracking, isolasi dan treatment. Sedangkan masyarakat harus melakukan jaga jarak, cuci tangan dan memakai masker, jelas Korta.
Dalam pelaksanaan perda AKB bagi pelanggarnya akan dikenakan berbagai sanksi mulai dari perorangan sampai kelompok serta pengelola usaha.

“Bagi pelanggar perda AKB secara perorangan dan kelompok akan dikenakan sanksi administratif denda Rp. 100 000 serta membersihkan fasilitas umum. sedangkan sanksi administratif lainnya, bagi penanggungjawab restoran, penginapan dan tempat wisata akan dikenakan sanksi, teguran lisan, tertulis dan denda Rp. 500.000 bagi yang tidak memakai masker, “jelas Korta

Sementara sanksi pidana yang tidak memakai masker berupa denda Rp. 250.000 atau ancaman kurungan dua hari, ungkap Korta. (Debe)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *