BERITA UTAMA KABAR SUMBAR PAYAKUMBUH

Perantau IKK Pulang Kampung Ibarat Sitawa Sidingin Bagi Masyarakat, Utamakan Anak Yatim

Payakumbuhpos.id |Payakumbuh--- Luar biasa, perantau Ikatan keluarga Koto Nan Godang (IKK) pulang kampung ibarat sitawa sidingin bagi masyarakat, utamakan anak...
BERITA UTAMA KABAR SUMBAR PAYAKUMBUH

Ketua IKK Joni Hendri Lepas Perantau Pulang Basamo

Payakumbuhpos.id|Jakarta - Salah satu sunnah dalam safar yang dianjurkan oleh syariat dan bisa meringankan kesusahan safar adalah melakukan safar di...
BERITA UTAMA KABAR SUMBAR Nasional

Berkat Kepedulian Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto, Perantau Suayan Tiba Dikampung Halaman

Payakumbuhpos.id|Limapuluh Kota--- Perantau Suayan Jakarta sampai dikampung halaman (nagari Suayan), kecamatan Akabiluru, kabupaten Limapuluh Kota, disambut langsung Walinagari Suayan, Irwanul...
BERITA UTAMA

Safari Berbagai Daerah di Riau, Marta Uli Emmelia: UMKM Prioritas Utama Serikat Pekerja Kerah Biru

Jakarta - Ketua Bidang Ekonomi dan Bisnis Federasi Serikat Pekerja Kerah Biru (FSP Kerah Biru), Marta Uli Emmelia mengajak pekerja...
BERITA UTAMA

PAC Pasar Minggu Bersama BP2MI Sosialisasikan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Teks foto; Ketua PAC Pasar Minggu, Musta'in (ist) JAKARTA - Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Pasar Minggu yang...

Pajak Mobil Baru 0 Persen: Pusat Mengambang, Pemda Menolak

JAKARTA – Pemerintah masih menggodok usulan pengurangan pajak mobil baru hingga 0 persen, dari semula sekitar 40 persen dari harga kendaraan.

“Besok akan dirapatkan di Menko Perekonomian,” kata Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan, kepada Tempo pada Minggu, 27 September 2020.

Prastowo tak menjelaskan pendapat Menkeu soal usulan pajak mobil baru 0 persen yang akan dibawa dalam rapat bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dia juga belum terbuka mengenai relaksasi pajak yang diinginkan industri otomotif tersebut efektif mendorong masyarakat untuk membeli kendaraan baru.

Menkeu Sri Mulyani sedikit penanggapi permintaan relaksasi pajak mobil baru 0 persen. Tapi tak terlihat sinyal dia menyetujui usulan tersebut.

“Sebetulnya insentif perpajakan kita sudah sangat banyak di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional ini,” ujar dia dalam konferensi video, Selasa, 22 September 2020.

Komponen pajak kendaraan atau mobil baru cukup banyak, terdiri pajak dari pemerintah pusat dan daerah.

Pajak yang dipungut pemerintah pusat adalah PPN (pajak pertambahan nilai), PPnBM (pajak penjualan atas barang mewah), dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dalam hal tertentu.

Adapun pungutan oleh daerah adalah BBN (biaya balik nama) Kendaraan Bermotor dan PKB (pajak kendaraan bermotor).

Pajak mobil dan biaya administrasi tiap unit mencapai sekitar 40 persen dari harga.

PPN mobil baru sebesar 10 persen, PPnBM 10-125 persen (faktual rata-rata 15 persen), BBNKB 12,5 persen, dan PKB 2,5 persen. Artinya 25 persen ke pusat dan 15 persen ke daerah.

Prastowo menegaskan, pemerintah pusat tak bisa mengintervensi pemerintah daerah soal relaksasi atau pengurangan BBN dan PKB.

“Menperin bersurat terpisah ke pemda,” ucap Prastowo, Minggu lalu.

Pemda DKI Jakarta buru-buru menolak usulan relaksasi pajak motor atau mobil baru.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Provinsi DKI Jakarta Mohammad Tsani Annafari mengatakan usulan tersebut harus dikaji dengan baik. Pemerintah harus menghitung banyak hal.

“Hendaknya dihitung benar cost dan benefitnya,” kata Tsani pada Sabtu, 26 September 2020.

Dia menuturkan relaksasi pajak berdampak terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang semakin tertekan akibat pandemi Covid-19.

“Intinya tidak hanya kepentingan industri otomotif, segmen lain seperti pasar mobil bekas juga berdampak ke PAD.”

Sumber: Tempo

Pajak Mobil, Mobil Baru, Menteri Keuangan, Sri Mulyani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *