Memilih Gubernur Sumbar Periode Tiga Tahun Saja

Pemilihan Gubernur Sumbar kali ini cukup unik. Jika sebelumnya kita memilih dengan masa kerja lima tahun, maka sekarang cukup untuk tiga tahun saja.

Ada ketentuan yang membatasi yakni Pilkada serentak 2023. Saat itu semua pemilihan mulai dari presiden, DPR, DPD, DPRD, bupati dan walikota dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

Jadi, menjadi gubernur di era pandemi ini banyak tak enaknya. Sudahlah masa kerja pendek, biaya pemenangan jadi mahal. Sebab ekonomi rakyat sedang sekarat. Jika mau dapat simpati rakyat, ya harus membantu mereka juga, minimal dengan sembako.

Tetapi tampaknya para paslon tidak terlalu memerhatikan soal itu. Buktinya, meski belum ditetapkan jadi calon oleh KPU, mereka sudah masuk ke kantong kantong rakyat. Salah satunya yang sangat reaktif adalah pasangan Mahyeldi dan Audy yang diusung PKS dan PPP.

Tampak sekali bahwa pasangan ini sangat bergairah dan bersemangat menjadi gubernur dan wagub tiga tahun. Baliho dan spanduk mereka terpasang dimana mana. Bahkan saya saksikan, ada di sejumlah titik, spanduk ukuran satu meter dipasang sampai tiga buah spanduk.

Tempat kediaman saya di Kampung Manggis Padang Panjang juga tak ketinggalan kena siraman spanduk Mahyeldi dan Audy dengan jumlah mencolok. Menariknya, itu spanduk tunggal dari Mahyeldi dan Audy, tidak ada spanduk paslon lain.

Dari sisi ini saya lihat, ada benarnya teori politik PKS membidik Audy sebagai wagub. Logistik kampanye jadi tak terbatas, malah berlebih untuk ukuran Pilgub Sumbar.

Kondisi amat berbeda terjadi pada dua paslon lain yakni Mulyadi – Ali Mukhni (MULIA) dan Nasrul Abit – Indra Catri (NAIC). Kedua paslon ini belum melepas spanduk ukuran kecil mereka ke pemukiman masyarakat. Mereka baru muncul dengan baliho gaban di jalanan.

Mungkin, keduanya berprinsip, melepas spanduk ukuran kecil ke tengah masyarakat saat ini juga belum pas, sebab nomor urut belum ada. Jadi ketimbang cetak spanduk berkali kali maka ditunggu waktu yang pas yakni saat sudah ditetapkan KPU sebagai calon tetap.

NASIB paling berbeda justru dialami pasangan Irjen Pol Fakhrizal dan Genius Umar. Sudahlah pencalonan mereka melalui jalur independen gagal total, sampai sekarang mereka masih menunggu juga dukungan dari dua partai lain yakni Nasdem dan PKB.

Saat ini FAGE, Fakhrizal Genius, sudah mengantongi surat dukungan dari Partai Golkar dan kabarnya juga dari PDIP. Tetapi itu masih belum cukup memenuhi kuota maju jadi calon di Pilgub Sumbar yakni 13 kursi dari 65 kursi DPRD Sumbar.

Terlihat sekali perjuangan berat keduanya untuk bisa menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar, sementara tiga paslon lainnya sudah bisa duduk manis menunggu jadual pendaftaran ke KPU Sumbar.

Padahal, jauh sebelum gema Pilgub Sumbar dikumandangkan, nama Fakhrizal sudah digadang gadang akan didukung koalisi partai besar di Sumbar. Apakah ini menjadi pertanda bahwa peran Ketua Partai Sumbar menjadi minus pada saat era Pilkada serentak 2020?

Ada sejumlah alasan logis yang dapat dipakai membenarkan logika diatas bahwa DPP Partai di Jakarta pada era Pilkada Serentak 2020 harus membangun koalisi di setiap tingkatan pilkada.

Misal, jika di Sumbar, Partai A dan B sudah dibantu memenuhi kursi oleh partai C dan atau D, maka di daerah lain, partai A dan B harus membantu partai C dan D memenuhi kursi yang dibutuhkan paslonnya.

Artinya, otoritas DPP partai saat ini sangat dominan dalam memutuskan siapa yang akan diusung. Maka jangan heran, jika ada calon yang sudah obok obok orang daerah akan maju malah terpental, dan partai pengusungnya berpindah ke calon lain.

Kasus seperti ini sudah terjadi di Pilbup Padang Pariaman. Calon Bupati Tosriadi Jamal yang sejak awal sudah diplot Partai Golkar dan PPP sebagai calon jadi Bupati Padang Pariaman, harus rela ditinggalkan Golkar yang kemudian bergabung dengan Partai Demokrat dan PKB yang mengusung Tri Suryadi dan Taslim.

Jika melihat teori koalisi di Padang Pariaman ini maka kita dapat menyimpulkan bahwa PKB dan Nasdem seharusnya bergabung dengan Demokrat dan PAN di Pilgub Sumbar.

Tetapi rumus politik terkadang juga banyak menipu publik. Sebatas keputusan yang akan diambil dianggap berpotensi memenangkan pilkada dan menyenangkan partai koalisinya, maka biasanya DPP Partai di Jakarta suka berkilah macam macam untuk mengusung satu paslon.

Celah itulah yang saat ini dikejar oleh Irjen Pol Fakhrizal dan Genius Umar untuk bisa maju di Pilgub Sumbar. Apakah Bang Surya Paloh dan Cak Imin mau membuka hatinya menerima mantan Kapolda Sumbar dan Walikota Pariaman sebagai paslon yang akan mereka usung di Pilgub Sumbar, kita lihat saja detik detiknya menjelang 6 September nanti.

Jika FAGE mendapatkan dukungan dari Partai Golkar, Nasdem, PKB dan PDIP, maka inilah paslon yang berpotensi memenangkan Pilgub Sumbar. Sebab proses panjang yang melelahkan untuk maju menjadi calon di Pilgub Sumbar, telah mendapatkan simpati dari rakyat Sumbar.

Sepertinya mereka sedang menyaksikan sebuah kelahiran pemimpin baru yang diidamkan rakyat tetapi harus melalui berbagai ujian dan cobaan dulu, seperti juga pernah terjadi di Pilpres dulu, dan ternyata capres itu adalah Jokowi.

Penulis adalah)* Pemimpin Redaksi Harianindonesia.id dan Wapimpred Kabarpolisi.com

)*Berdomisili di Padang Panjang