Masuk Istana, Ali Ngabalin Lantang Bela Rezim Jokowi

JAKARTA- Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin berpendapat pemerintahan Presiden Joko Widodo selama ini tidak pernah menipu rakyat, apalagi bertindak zalim. Hal itu disampaikan setelah resmi bergabung ke Istana beberapa hari terakhir.

“Saya harus menyampaikan tidak ada kezaliman yang dilakukan pemerintah ini, tidak ada kebohongan, tidak ada kemunafikan, tidak ada tipu menipu. Tapi kenapa difitnah?” kata Ngabalin di Gedung Bina Graha, Kamis (24/5).

Sebelumnya, pemerintahan Jokowi disebut mantan Ketua MPR Amien Rais sedang menipu rakyat melalui pembagian sertifikat tanah. Menurut Amien, sebagian besar lahan yang ada saat ini dikuasai asing dan penguasa.

Tak hanya itu, pemerintah kerap menjadi serangan fitnah seperti mengaitkan Presiden Jokowi dengan Partai Komunisme Indonesia, antek China, dan anti-Islam.

Ngabalin menuturkan Islam mengajarkan umatnya tidak memfitnah dan mencaci maki pemerintahan yang sah.

“Menurut konsep Alquran dan Injil, Taurat, Zabur itu pemerintah adalah representasi Tuhan di muka bumi,” tutur Politikus Partai Golkar ini.

Sebab itu, ia menyatakan siap mengemban tugas barunya ini, yakni menjembatani pemerintah dengan ormas Islam bahkan umat.

Ia menyatakan dirinya merupakan orang yang dituakan di komunitasnya, Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia, serta mantan Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid.

“Saya berkewajiban memberi tahu, pemerintah ini baik, menjalankan satu tugas mulia, wakil Tuhan di muka bumi. Itu bahasa normal, bahasa hukum,” ucapnya.

Ngabalin merupakan politikus Indonesia yang memiliki banyak kontrovesi. Sebelumnya Ali Mochtar Nggabalin merupakan kader dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan pernah menjabat sebagai anggota Komisi I DPR RI periode 2004-2009.

Selama menjadi anggota Komisi I DPR, Ngabalin hampir terlibat baku hantam dengan rekannya sesama anggota komisi I, Marzuki Darusman pada 2007.

Keduanya sempat terlibat adu suara pada saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Direksi Pengawas TVRI dengan anggota dewan. Hingga akhirnya Ngabalin menyesali sikap tidak santun yang diperlihatkannya kepada publik.

Pada 2010, pria kelahiran Fakfak, Papua Barat 25 Desember 1968 itu berpindah haluan menjadi kader Partai Golkar. Saat pemilihan presiden 2014 silam, Ngabalin dipercaya menjadi salah satu anggota dari koordinator juru bicara pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Di masa pilpres kala itu, Ngabalin pernah dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan kampanye hitam pada 2014 oleh Ketua Tim Hukum kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla, Anthon Raharsun.

Pada saat deklarasi kampanye Prabowo-Hatta, Ngabalin pernah menyudutkan Jokowi sebagai capres kurus krempeng dan tidak bisa menepati janji kampanyenya di Jayapura. (tata tanur)