BERITA UTAMA

SMSI Luak 50 Gelar Halal Bihalal, Syafri Ario: Mari Rapatkan Barisan

Teks foto: Pengurus SMSI Luak 50 Payakumbuh - Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Luak Limopuluah menggelar halal bihalal pasca...
BERITA UTAMA KABAR SUMBAR PAYAKUMBUH TOKOH

Keluarga Besar Kabua Saiyo Antusias Sambut Dr. Zulmaeta

Payakumbuhpos.id | Payakumbuh-- Keluarga besar Kabua Saiyo antusias sambut calon Walikota Payakumbuh Dr. Zulmaeta ketika manfaatkan momen idulfitri 1445 H GOR...
BERITA UTAMA KABAR SUMBAR PAYAKUMBUH TOKOH

YB Dt. Parmato Alam, Jambangi Bara Cafe Bandarawang

Payakumbuhpos.id | Payakumbuh---Ketua DPRD kota Payakumbuh periode 2014-2019 Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, jambangi Bara Cafe Bandarawang milik Fajri di kelurahan...
BERITA UTAMA KABAR SUMBAR PAYAKUMBUH TOKOH

Warga Koto nan Gadang Payakumbuh Utara Berhalal Bihalal Bersama Perantau

Payakumbuhpos.id|Payakumbuh--- Halal bihalal biasanya diselenggarakan di rumah atau tempat yang besar, dengan tujuan untuk saling bersilaturahmi khususnya pada saat usai...
BERITA UTAMA KABAR SUMBAR WISATA

Polres dan Disparpora Limapuluh Kota Bangun Hospitality Kepariwisataan

Payakumbuhpos.id|Limapuluh Kota---Kapolres Limapuluh Kota AKBP Ricardo Condrat Yusuf, S.H., S.I.K., M.H., bersama jajaran terus ciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di...

Laskar Merah Putih Sumbar : Pembagian Bansos Ke Masyarakat Harus Tepat Sasaran

PADANG,Payakubuhpos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan Surat Edaran No. 11 Tahun 2020, tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak wabah penularan COVID-19.

Salah satu dari lima point yang tertuang dalam SE adalah tentang peranan masyarakat dalam mengawasi Data DTKS. KPK mendorong pelibatan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk mengawasi. Untuk itu, kementerian/lembaga dan pemda perlu menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat yang mudah, murah dan dapat ditindaklanjuti segera,” ujar Firli Ketua KPK belum lama ini di Jakarta.

“Merespon surat edaran KPK, Laskar Merah Putih (LMP) markas daerah Sumatra Barat (SUMBAR) memastikan validasi DTKS adalah, perbaikan terkait ketepatan status penerima bantuan dilakukan secara berkala dengan bantuan pendataan oleh pemerintah daerah dan prosedur verifikasi validasi (verivali), sehingga diyakini penerima telah tepat sasaran”, kata Zaidina Hamzah Ketua Markas Daerah (Mada) LMP SUMBAR. Saat ditemui di markas LMP JL Rindang Alam, Kalumpang RT 1/ RW 7 No 9 Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan. Senin 4 Mei 2020.

Ormas LMP mengapresiasi program relawan COVID-19 melalui internal program yakni, Gerakan Nasional sedang berjalan mengoordinasikan pendataan agar jaring pengaman sosial berupa bansos baik bantuan yang berbentuk tunai, barang maupun bentuk lainnya agar dapat disalurkan tepat sasaran.

“Himbauan, pihak Dinas Sosial mulai tingkatan kabupaten dan Kotamadya serta aparatur desa se-wilayah kerja pemerintahan provinsi SUMBAR, dapat semaksimal mungkin membuka data seluas-luasnya untuk peran serta ormas LMP secara transparansi informasi keterbukaan publik dan akuntabel yang berjenjang sebagai daya upaya LMP mewujudkan tujuan pencegahan korupsi bersama KPK.” terang Zaidina Hamzah.

Sementara itu Sekretaris Daerah LASKAR MERAH PUTIH (LMP) MARKAS DAERAH (MADA) SUMBAR, Deno Rafion sangat menyayangkan lambat nya PEMPROV SUMBAR dalam mendata dan verivikasi validasi orang yang akan menerima bansos dalam bentuk bantuan lansung tunai ( BLT ) atau sembako tersebut. Saya berharap, dengan di tetapkannya PSBB oleh PEMPROV SUMBAR sejak tanggal 22 April 2020 sampai berakhir tgl 5 Mei 2020 masyarakat harusnya telah mendapatkan Bansos tersebut. Tapi sangat disayangkan masyarakat belum mendapatkan bantuan apapun dari PEMPROV SUMBAR, padahal Anggaran yang disiapkan untuk penanganan pandemi covid 19 dari APBD Sumbar sangatlah besar. Semoga hasil dari pendataan PEMPROV SUMBAR dan PEMKO/PEMKAB se Sumbar yang sedang berjalan tidak terjadi kesalahan dan secepatnya selesai tanpa adanya data yg ganda, Agar masyarakat dapat menerima bansos dengan segera, karna masyarakat yang kena dampak pandemi covid 19 sangat membutuhkan bansos tersebut.
Ucap Deno (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *