Kongres Pers Indonesia 2019 Berjalan Sukses. Dewan Pers Indonesia Resmi Terbentuk

Jakarta,Payakumbubpos-Sejarah baru tentang Pers di Indonesia terukir kembali. Pasca digelarnya Musyawarah Besar (Mubes) Pers Indonesia di Gedung Sasana Budaya TMII pada akhir tahun 2018 kemarin, Sekretariat Bersama (Sekber) Pers Indonesia kembali sukses gelar Kongres Pers Indonesia di Gedung Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, pada Rabu (6/3).

Sedikitnya tercatat 525 wartawan datang dari seantero negeri yang tergabung sedikitnya 12 Organisasi Pers dibawah naungan Sekber diantaranya PWO IN, KO WAPPI, PERJOSI, AWI, SWI, IPJI, AKRINDO, GWI, FPII dan SPRI menggelar Kongres pertama dengan tema “Melalui Kongres Pers Indonesia 2019 yang Profesional, Berkualitas, Independen dan Merdeka dari Diskriminasi, Kriminalisasi dan Intervensi pihak lain”, berjalan sukses.

Ketua Dewan Pembina/ Penasehat Sekretariat Bersama Pers Indonesia, Jendral TNI (Purn). Tedjo Edi Purdijatno didampingi dua Jendral TNI lainnya, Ketua Sekber, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pers dan Pakar komunikasi, terlihat antusias ikuti jalannya Kongres tersebut.

Sugiharto Santoso atau yang akrab disapa Hoki, yang dinobatkan Ketua Pelaksana Kongres Pers Indonesia yang pertama dalam sambutannya, katakan dan bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa bahwa saat ini momentum yang pas untuk pergerakan dan perjuangan Pers Indonesia.

Dikatakan, “Kedepannya Pers Indonesia harus lebih terarah dan baik lagi, harus menjaga harmonisasi dan kreatif serta inovatif. Satu hal yang paling penting juga adalah stop kekerasan dan kriminalisasi terhadap insan Pers kapanpun dan dimanapun,” tegasnya.

Sementara itu, Tedjo E.P, Ketua Dewan Pembina/Penasehat Sekber Pers Indonesia dalam sambutannya sekaligus meresmikan Kongres perdana tersebut mengatakan pihaknya akan senantiasa mendukung Pers menuju perubahan yang lebih baik lagi.

“Nanti kita akan membuat lembaga sertifikasi Pers baik untuk wartawan cetak maupun online, karena sejatinya wartawan itu tidak hanya pandai bicara akan tetapi juga harus pandai mendengar.” pungkasnya.

Kongres Pers Indonesia 2019 yang diawali dengan pembahasan Tata Tertib Kongres Pers Indonesia itu telah memilih Dewan Pers Indonesia di tingkat pusat serta Dewan Pers Indonesia ditingkat Provinsi. Di pusat, DPI beranggotakan 21 orang. Sedangkan ditingkat provinsi DPI beranggotakan 3 orang.

Baik DPI tingkat pusat maupun di daerah bersama-sama secara paralel nantinya akan menciptakan iklim kehidupan pers yang kondusif, profesional, berkualitas dan merdeka dari tindakan diskriminasi dan intervensi.

Selain untuk mengayomi seluruh masyakarat Pers Indonesia, Kongres Pers Indonesia mengejewantahkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta untuk menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan di bidang Pers, dan memilih anggota Dewan Pers yang independen. Sekira 700 orang wartawan, pemimpin redaksi, pemimpin perusahaan serta 12 Organisasi pers bersama seluruh unsur pimpinan hadir dalam Kongres Pers Indonesia 2019.

Disisi lain, Ketua Tim Formatur, Heintje Mandagi mengatakan dengan terbentuknya Dewan Pers Indonesia melalui Kongres Pers Indonesia 2019 ini, maka kedepan tidak ada lagi kasus kriminalisasi terhadap jurnalis di tanah air.

Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) ini berharap kepada Pemerintah baik di pusat maupun di daerah, termasuk verifikasi wartawan dan media bukan lagi menjadi tunggal ditangani dewan pers seperti yang terjadi selama ini.

“Bahwa tidak ada lagi kriminalisasi pers di seluruh Indonesia, karena kita punya tubuh sendiri, aturan sendiri. Nah, itu yang kita implementasi, jangan ada lagi verifikasi media oleh Dewan Pers,” sebut Heintje Mandagi.

Ketua Umum DPP SPRI itu menyebutkan dalam waktu dekat DPI akan mengirimkan surat kepada presiden untuk guna mengingatkan supaya tidak lagi terjadi kriminalisasi terhadap pekerja pers.

“Kita punya aturan sendiri, Dewan Pers Indonesia dan seluruh organisasi pers dia (Sekber Pers Indonesia) lah yang berhak memverifikasi. Dan nanti Dewan Pers Indonesia akan membuat surat pemberitahuan ke seluruh kementerian, presiden, bupati, gubernur bahwa kita punya konstituen sendiri.

Tidak ada lagi diskriminalisasi di daerah.” Jelas Heintje Mandagi Ketua Umum DPP SPRI yang juga Ketua Tim Formatur Pemilihan DPI.

Sementara, hasil Kongres ini, kita akan tentukan Rapat Kerja DPI, mudah2an akan dilaksanakn bulan depan dengan agenda pemilihan Ketua Dewan Pers Indonesia yang telah ditetapkan dalam kongres ini, demikian papar Heintje.(edw).

Sumber: Auditpos.com