BERITA UTAMA

Bintang Utama Bantai KBS di LJP

Teks foto: SSB KBS dibantai SSB Bintang Utama dengan skor 0-6, di lapangan kelurahan Koto Baru, kecamatan Payakumbuh Timur, Jumat...
BERITA UTAMA

Bukti Rasa Syukur, Masyarakat Sijunjung Gelar Tradisi Bakaua Adat di Los Tobek

Sijunjung,Payakumbuhpos - Bakaua Adat adalah sebentuk tradisi yang ada dimasyarakat Minang Kabau, khususnya Kabupaten Sijunjung sebagai bentuk rasa syukur kepada...
BERITA UTAMA

DPD Pappri Sumbar Himpun Dana Bencana Alam Sumatera Barat

Teks foto: Kru Pappri Sumbar ikut sakaki menghimpun pencarian dana bencana alam Sumatera Barat.       Payakumbuhpos.id | Payakumbuh-- Pasca...
BERITA UTAMA

Disorot Fraksi Golkar, Habiskan APBD Rp1,5 M, Kini Incinerator Sudah Menjadi Besi Tua

Teks foto: Wirman Putra-Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD kota Payakumbuh.       Payakumbuhpos.id | Payakumbuh--- Gaung kasus incinerator di RSUD...
BERITA UTAMA

Lulus di ITB Lewat Jalur Undangan, YB. Dt. Parmato Alam Salurkan Bea Siswa

Teks foto: Yendri Bondra Dt. Parmato Alam salurkan bantuan bea siswa kepada Ranji Andiko yang lulus di ITB Bandung lewat...
WISATA  

Kemendes PDTT Siap Dukung Pelaksanaan UU No 18 Tahun 2017 Tentang PPMI

JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) siap mendukung pelaksanaan UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Hal tersebut dikatakan Staf Ahli Kemendes PDTT Bidang Pengembangan Wilayah, Conrad Hendarto pada rapat kerja bersama DPR RI dan sejumlah kementerian/lembaga di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/1).

“Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi siap mendukung undang-undang (UU No 18 tahun 2017 tentang PPMI) tersebut. Menurutnya, pemerintahan desa juga memiliki peran dalam rangka perlindungan buruh migran,” ujarnya.

Ia mengatakan, Kemendes PDTT memiliki beberapa balai latihan di daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia. Menurutnya, Kemendes PDTT dan Kementerian Ketenagakerjaan dapat bekerjasama untuk merealisasikan hal tersebut.

“Ada beberapa fasilitas Kementerian Desa di Kabupaten yang dapat dimanfaatkan. Pada waktu (pekerja  migran Indonesia) kembali ke desa juga perlu ada pelatihan-pelatihan,” ujarnya.

Selain migran, Conrad juga menyoroti keluarga migran yang ditinggalkan di desa. Menurutnya, keluarga migran yang ditinggalkan juga membutuhkan ragam pelatihan untuk membantunya memenuhi kebutuhan secara mandiri.

“Untuk keluarga yang ditinggalkan pekerja (migran) juga bagaimana agar bisa dilakukan pelatihan-pelatihan, agar bisa tetap mandiri dan bekerja di desa,” ujarnya.

Beberapa kementerian/lembaga yang turut hadir dalam rapat kerja tersebut di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan BPJS Ketenagakerjaan.(Ben)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *