BERITA UTAMA

SMSI Luak 50 Gelar Halal Bihalal, Syafri Ario: Mari Rapatkan Barisan

Teks foto: Pengurus SMSI Luak 50 Payakumbuh - Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Luak Limopuluah menggelar halal bihalal pasca...
BERITA UTAMA KABAR SUMBAR PAYAKUMBUH TOKOH

Keluarga Besar Kabua Saiyo Antusias Sambut Dr. Zulmaeta

Payakumbuhpos.id | Payakumbuh-- Keluarga besar Kabua Saiyo antusias sambut calon Walikota Payakumbuh Dr. Zulmaeta ketika manfaatkan momen idulfitri 1445 H GOR...
BERITA UTAMA KABAR SUMBAR PAYAKUMBUH TOKOH

YB Dt. Parmato Alam, Jambangi Bara Cafe Bandarawang

Payakumbuhpos.id | Payakumbuh---Ketua DPRD kota Payakumbuh periode 2014-2019 Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, jambangi Bara Cafe Bandarawang milik Fajri di kelurahan...
BERITA UTAMA KABAR SUMBAR PAYAKUMBUH TOKOH

Warga Koto nan Gadang Payakumbuh Utara Berhalal Bihalal Bersama Perantau

Payakumbuhpos.id|Payakumbuh--- Halal bihalal biasanya diselenggarakan di rumah atau tempat yang besar, dengan tujuan untuk saling bersilaturahmi khususnya pada saat usai...
BERITA UTAMA KABAR SUMBAR WISATA

Polres dan Disparpora Limapuluh Kota Bangun Hospitality Kepariwisataan

Payakumbuhpos.id|Limapuluh Kota---Kapolres Limapuluh Kota AKBP Ricardo Condrat Yusuf, S.H., S.I.K., M.H., bersama jajaran terus ciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di...

Kelompok Pemuda Ini Minta Budi Karya Sumadi Ditangkap

PAYAKUMBUHPOS.COM – Sekelompok pemuda yang menamakan dirinya Komite Pemuda Anti Korupsi (KPAK), meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memeriksa dan menangkap Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi yang diduga terlibat dugaan korupsi di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut (Hubla)

Dalam aksi demo yang digelar Komite Pemuda Anti Korupsi) Senin ( 3 September 2018) di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, mereka meminta KPK tidak ragu untuk memeriksa Budi Karya Sumadi.

“Jika bukti-bukti cukup harusnya KPK berani menaikkan status Budi Karya Sumadi menjadi tersangka,” kata Musta’in SPd dalam orasinya.

Musta’in Koordinator Komite Pemuda Anti Korupsi (KPAK) mengatakan, dengan telah ditetapkannya mantan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Antonio Budiono sebagai just Collaborator, harusnya KPK tak perlu ragu lagi menuntaskan kasus ini hingga ke pucuk pimpinan di Kementerian Perhubungan.

Menurut Musta’in, KPK diharapkan menelusuri uang yang ditemukan di Mess Perhubungan Laut Rp 21 Miliar. KPK juga harus mengungkap pengumpulan uang dari INSA (Indonesia National Shipowner Asocitiation) yang terindikasi dalam pengurusan izin untuk berlayar.

“Pengumpulan uang di panguyuban pelayaran ini harus dibongkar KPK,” kata Musta’in.

Aksi yang diikuti puluhan massa itu berlangsung damai dan tertib dibawah pengawasan ketat aparat kepolisian.

Muhammad Rezki

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *