BERITA UTAMA

Selain Tokoh Nasional HDI Sangat Peduli Terhadap Mahasiswa Luak Limopuluah Yang Berada di Pulau Jawa

Bogor--- Herman Darnel Ibrahim (HDI) selain tokoh nasional juga memiliki sebuah kepedulian terhadap para mahasiswa yang berasal.darii lLuak 50 yang...
BERITA UTAMA

Projo Ganjar Laporkan Budi Arie Setiadi ke Ketua Ombudsman Republik Indonesia

JAKARTA - Projo Ganjar yang diketuai oleh Nora Haposan Situmorang S.H.,Melaporkan Budi Arie Setiadi yang merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika...
BERITA UTAMA

Hindari Sengketa Tanah Ulayat, Rezka Oktoberia Apresiasi Mentri ATR/BPN

Limapuluh Kota - Rezka Okberia Anggota DPR RI dari Komisi yang juga bermitra dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang /...
BERITA UTAMA

Baru Beberapa Hari Dipimpin Jasman , Pemko Payakumbuh Raih Prestasi TP2DD

Payakumbuh—Upaya digitalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh kembali menoreh prestasi. Kali ini, Payakumbuh dinobatkan sebagai Tim Percepatan dan Perluasan...
BERITA UTAMA KABAR SUMBAR

Tuo Balai Nagari Koto Nan Ampek Ucapkan Selamat Buat PJ Walikota Payakumbuh Jasman Rizal

Padang--- Hadir saat acara pelantikan Pj Walikota Payakumbuh Jasman Rizal di Auditorium Gubernur Sumbar, Jumat (29/9/2023). Tuo Balai salah seorang...

Kelompok Pemuda Ini Minta Budi Karya Sumadi Ditangkap

PAYAKUMBUHPOS.COM – Sekelompok pemuda yang menamakan dirinya Komite Pemuda Anti Korupsi (KPAK), meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memeriksa dan menangkap Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi yang diduga terlibat dugaan korupsi di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut (Hubla)

Dalam aksi demo yang digelar Komite Pemuda Anti Korupsi) Senin ( 3 September 2018) di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, mereka meminta KPK tidak ragu untuk memeriksa Budi Karya Sumadi.

“Jika bukti-bukti cukup harusnya KPK berani menaikkan status Budi Karya Sumadi menjadi tersangka,” kata Musta’in SPd dalam orasinya.

Musta’in Koordinator Komite Pemuda Anti Korupsi (KPAK) mengatakan, dengan telah ditetapkannya mantan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Antonio Budiono sebagai just Collaborator, harusnya KPK tak perlu ragu lagi menuntaskan kasus ini hingga ke pucuk pimpinan di Kementerian Perhubungan.

Menurut Musta’in, KPK diharapkan menelusuri uang yang ditemukan di Mess Perhubungan Laut Rp 21 Miliar. KPK juga harus mengungkap pengumpulan uang dari INSA (Indonesia National Shipowner Asocitiation) yang terindikasi dalam pengurusan izin untuk berlayar.

“Pengumpulan uang di panguyuban pelayaran ini harus dibongkar KPK,” kata Musta’in.

Aksi yang diikuti puluhan massa itu berlangsung damai dan tertib dibawah pengawasan ketat aparat kepolisian.

Muhammad Rezki

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *