BERITA UTAMA

Bintang Utama Bantai KBS di LJP

Teks foto: SSB KBS dibantai SSB Bintang Utama dengan skor 0-6, di lapangan kelurahan Koto Baru, kecamatan Payakumbuh Timur, Jumat...
BERITA UTAMA

Bukti Rasa Syukur, Masyarakat Sijunjung Gelar Tradisi Bakaua Adat di Los Tobek

Sijunjung,Payakumbuhpos - Bakaua Adat adalah sebentuk tradisi yang ada dimasyarakat Minang Kabau, khususnya Kabupaten Sijunjung sebagai bentuk rasa syukur kepada...
BERITA UTAMA

DPD Pappri Sumbar Himpun Dana Bencana Alam Sumatera Barat

Teks foto: Kru Pappri Sumbar ikut sakaki menghimpun pencarian dana bencana alam Sumatera Barat.       Payakumbuhpos.id | Payakumbuh-- Pasca...
BERITA UTAMA

Disorot Fraksi Golkar, Habiskan APBD Rp1,5 M, Kini Incinerator Sudah Menjadi Besi Tua

Teks foto: Wirman Putra-Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD kota Payakumbuh.       Payakumbuhpos.id | Payakumbuh--- Gaung kasus incinerator di RSUD...
BERITA UTAMA

Lulus di ITB Lewat Jalur Undangan, YB. Dt. Parmato Alam Salurkan Bea Siswa

Teks foto: Yendri Bondra Dt. Parmato Alam salurkan bantuan bea siswa kepada Ranji Andiko yang lulus di ITB Bandung lewat...

Jadi Viral, Bupati Solsel Anulir Dokter Jadi PNS

PADANG – Kasus Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), yang menganulir drg Romi Syofpa Ismael yang meraih ranking pertama di tes kompetensi untuk jadi PNS menjadi viral saat ini. Alasannya, drg Romi mengalami disabilitas.

Sontak saja, beragam tanggapan muncul dan. Dan kecaman pun muncul, terhadap Bupati yang tersandung kasus hukum di KPK unit.

“Pemerintah Solok Selatan untuk mengarusutamakan penyelenggaraan negara yang melindungi hak-hak disabilitas dan mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap disabilitas di lingkungan pemda Solok Selatan di kemudian hari,” kata Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang Icun Suheldi dalam siaran pers sebagaimana dilansir detikcom, Senin (22/7/2019).

Ikut pula menandatangani pernyataan itu Pertuni Kota Padang, Gerkatin Sumbar, Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sumatera Barat, WCC Nurani Perempuan, mahasiswa PLB Universitas Negeri Padang, dan LBH Padang.

“Pemerintah Gubernur Sumatera Barat untuk bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di semua wilayah provinsi Sumatera Barat,” cetus Icun.

Masyarakat meminta kepala daerah seluruh Sumatera Barat agar serius mewujudkan kabupaten/kota yang inklusif bagi disabilitas. Masyarakat luas juga diminta agar menghapuskan segala stigma dan tindakan diskriminatif terhadap disabilitas dalam hal apa pun.

“Pemerintah Solok Selatan untuk mengangkat drg Romi Syofpa Ismael untuk menjadi CPNS di Puskesmas Talunan karena dia telah lulus tes CPNS di Pemda Solok Selatan Tahun 2018,” pungkas Icun.

Sebelum ikut tes CPNS, drg Romi mengabdi sebagai dokter honorer di Puskesmas Talunan. Setelah itu, ia diangkat menjadi pekerja tidak tetap. Pada 2016, drg Romi Syofpa Ismael mengalami paraplegia setelah melahirkan, yang memaksanya harus menggunakan kursi roda untuk aktivitas sehari-hari.

Namun drg Romi tetap mengabdi di puskesmas dan tidak ada masalah dalam penanganan pasien gigi di puskesmas. Hingga muncul seleksi CPNS 2018 dan ia ikut seleksi.

“Dia menduduki peringkat terbaik ranking 1 untuk tes kompetensi,” kata Direktur LBH Padang Wendra Rona Putra yang menjadi kuasa drg Romi. (editor)

Sumber detikcom

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *