BERITA UTAMA

Ini Gugatan GPMania2024 ke PTUN Jakarta, Batalkan Pencapresan Prabowo-Gibran

Sunggul Hamonangan Sirait, SH, MH Payakumbuhpos.id -- Relawan Capres Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD, GP Mania 2024 Reborn meminta...
BERITA UTAMA

Bakor Paliko Pulang Kampuang, Gelar Sunatan Massal dan Bakti Sosial

PAYAKUMBUH - Perantau Minangkabau yang tergabung dalam Badan Koordinasi Ikatan Keluarga Payakumbuh-Limapuluh Kota (Bakor Paliko) Indonesia, Malaysia, dan Australia pulang...
BERITA UTAMA

Perjalanan Study Komparatif Wartawan Luak 50 Ke Kota Bertuah

Pekan Baru-- Keberangkatan rombongan wartawan Luak 50 Ke Kota Pekan Baru (Riau) merupakan agenda Study Komparatif yang dilaksanakan oleh Dinas...
BERITA UTAMA

Selain Tokoh Nasional HDI Sangat Peduli Terhadap Mahasiswa Luak Limopuluah Yang Berada di Pulau Jawa

Bogor--- Herman Darnel Ibrahim (HDI) selain tokoh nasional juga memiliki sebuah kepedulian terhadap para mahasiswa yang berasal.darii lLuak 50 yang...
BERITA UTAMA

Projo Ganjar Laporkan Budi Arie Setiadi ke Ketua Ombudsman Republik Indonesia

JAKARTA - Projo Ganjar yang diketuai oleh Nora Haposan Situmorang S.H.,Melaporkan Budi Arie Setiadi yang merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika...

Jadi Viral, Bupati Solsel Anulir Dokter Jadi PNS

PADANG – Kasus Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), yang menganulir drg Romi Syofpa Ismael yang meraih ranking pertama di tes kompetensi untuk jadi PNS menjadi viral saat ini. Alasannya, drg Romi mengalami disabilitas.

Sontak saja, beragam tanggapan muncul dan. Dan kecaman pun muncul, terhadap Bupati yang tersandung kasus hukum di KPK unit.

“Pemerintah Solok Selatan untuk mengarusutamakan penyelenggaraan negara yang melindungi hak-hak disabilitas dan mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap disabilitas di lingkungan pemda Solok Selatan di kemudian hari,” kata Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang Icun Suheldi dalam siaran pers sebagaimana dilansir detikcom, Senin (22/7/2019).

Ikut pula menandatangani pernyataan itu Pertuni Kota Padang, Gerkatin Sumbar, Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sumatera Barat, WCC Nurani Perempuan, mahasiswa PLB Universitas Negeri Padang, dan LBH Padang.

“Pemerintah Gubernur Sumatera Barat untuk bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di semua wilayah provinsi Sumatera Barat,” cetus Icun.

Masyarakat meminta kepala daerah seluruh Sumatera Barat agar serius mewujudkan kabupaten/kota yang inklusif bagi disabilitas. Masyarakat luas juga diminta agar menghapuskan segala stigma dan tindakan diskriminatif terhadap disabilitas dalam hal apa pun.

“Pemerintah Solok Selatan untuk mengangkat drg Romi Syofpa Ismael untuk menjadi CPNS di Puskesmas Talunan karena dia telah lulus tes CPNS di Pemda Solok Selatan Tahun 2018,” pungkas Icun.

Sebelum ikut tes CPNS, drg Romi mengabdi sebagai dokter honorer di Puskesmas Talunan. Setelah itu, ia diangkat menjadi pekerja tidak tetap. Pada 2016, drg Romi Syofpa Ismael mengalami paraplegia setelah melahirkan, yang memaksanya harus menggunakan kursi roda untuk aktivitas sehari-hari.

Namun drg Romi tetap mengabdi di puskesmas dan tidak ada masalah dalam penanganan pasien gigi di puskesmas. Hingga muncul seleksi CPNS 2018 dan ia ikut seleksi.

“Dia menduduki peringkat terbaik ranking 1 untuk tes kompetensi,” kata Direktur LBH Padang Wendra Rona Putra yang menjadi kuasa drg Romi. (editor)

Sumber detikcom

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *