Enam Fraksi DPRD Bukittinggi Beri Pandangan Umum Pada RAPBD 2024 Terhadap Wali Kota Bukittinggi

Bukittinggi, Payakumbuhpos.id, — Setelah dihantarkan Selasa pagi, enam fraksi yang ada di DPRD Kota Bukittinggi berikan pemandangan umum terhadap RAPBD 2024 Perubahan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Selasa, (30/7).

Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menyampaikan, enam fraksi di DPRD Bukittinggi secara garis besar menyetujui raperda APBD Perubahan 2024, untuk dibahas bersama banggar dan TAPD. Setiap fraksi memiliki pandangan bervariasi, yang tentunya menjadi masukan untuk penyusunan APBD Perubahan 2024.

“Ada sejumlah masukan dan pertanyaan yang diberikan oleh setiap fraksi di DPRD Bukittinggi. Nantinya pertanyaan dan masukan itu, ditanggapi oleh pemerintah kota dalam paripurna selanjutnya, yang dijadwalkan malam nanti,” ujar Beny.

Fraksi Gerindra, melalui juru bicara, Yazid, menyampaikan harapan dalam Perubahan APBD 2024 ini memuat subtansi berupa penajamanpenajaman program prioritas maupun penyesuaian yang merespon dinamika terkini. Didalamnya juga menyediakan ruang untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan sampai akhir tahun anggaran.

“Fraksi Gerindra mengharapkan pemerintah daerah dalam perubahan APBD 2024 ini dapat memaksimalkan semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan langsung maupun tidak langsung dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Fraksi PKS yang dibacakan Syaiful Efendi, menyampaikan, terkait RAPBD Perubahan 2024, fraksi PKS mendorong agar Pemerintah Daerah meningkatkan performa kinerja serta fighting spirit dalam merealisasikan target pendapatan dari sektor retribusi daerah. Fraksi PKS juga mempertanyakan penyebab lambatnya realisasi belanja daerah

“Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD yang memuat visi Walikota untuk Menciptakan Bukittinggi Hebat berlandaskan Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. Sejauh mana realisasi Visi ini dalam APBD Perubahan 2024 ini?,” ungkapnya.

Fraksi Demokrat, melalui Alizarman, menyampaikan, terkait R-APBD 2024 perubahan, fraksi demokrat menanggapi terkait pendapatan daerah apa saja yang dinaikkan. Terkait belanja, Demokrat juga meminta penjelasan kepada pemerintah terhadap serapan belanja yang telah tercapai pada triwulan ketiga ini (sampai akhir juli 2024) serta skala prioritas dan efektifitas kenaikan Belanja daerah tersebut.

“Fraksi Demokrat memandang bahwa penyampaian tentang rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakkan akuntabilitas publik dalam semua tahapannya. Oleh karena itu prinsip akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran pemerintah daerah yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat,” ungkapnya.

Irman, mewakili Fraksi Amanat Nasional Pembangunan, menyampaikan, penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah baik itu APBD awal maupun APBD Perubahan, merupakan rutinitas pemerintahan yang setiap tahun dijalankan bersama, Fraksi Amanat Nasional Pembangunan berharap APBD Kota Bukittinggi yang merupakan pedoman pendapatan dan pembelanjaan daerah dapat direncanakan, disusun, dibahas dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dengan semakin lebih baik dengan tujuan semata mata untuk kesejahteraan masyarakat.

Fraksi Nasdem PKB, yang diwakili Zulhamdi Nova Candra, memperhatikan realisasi pendapatan daerah semester I Tahun 2024 antara lain pendapatan pajak daerah 41,54 dan pendapatan retribusi daerah 32.114 Angka ini cukup mengkhawatirkan, sehingga timbul pertanyaan apakah di semester II dapat terealisasi dengan baik.

“Selanjutnya untuk belanja daerah fraksi Nasdem-PKB juga minta kepada OPD untuk menyisir kembali belanja yang sudah direncanakan sehingga dalam pembahasan nanti, dapat lebih mengoptimalkan APBD Perubahan ini,” ungkapnya.

Fraksi Golkar, diwakili Syafril menyampaikan, pertanyaan terkait adanya penambahan pendapatan daerah dan beban daerah.

(Mel)