DPR Sahkan RUU Tujuh Provinsi

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menjelaskan setiap provinsi perlu memiliki undang-undang pembentukannya sendiri. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 18 ayat 1 UUD 1945

“(UU itu) menyatakan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten/kota itu mempunyai pemerintah daerah diatur dengan undang-undang,” ujar Junimar di ruang rapat paripurna DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Februari 2022.

Wakil Ketua DPR Lodewijk menanyakan persetujuan seluruh anggota dewan guna mengesahkan tujuh provinsi tersebut. Seluruh anggota dewan menyatakan setuju.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi pengesahan undang-undang tujuh provinsi ini. Menurut Tito, undang-undang ini merupakan inisiatif DPR yang baik.

“Dasar hukum yang tadinya Undang-Undang RIS (Republik Indonesia Serikat) dan itu pada waktu pembuatan Perda (peraturan daerah), Perkada (peraturan kepala daerah) dasarnya pada UU RIS, pertimbangannya harusnya UUD 1945 yang berlaku saat ini,” kata Tito.

RUU tentang tujuh provinsi ini merupakan usul inisiatif DPR. RUU tersebut bertujuan menata kembali dasar hukum pembentukan provinsi di Indonesia agar mengacu pada UUD 1945. Sebelumnya, dasar hukum yang digunakan tentang pembentukan provinsi di Indonesia masih mengacu UUD Sementara Tahun 1950.

Source : Medcom

Editor : Abil Muhari