BERITA UTAMA

Ini Gugatan GPMania2024 ke PTUN Jakarta, Batalkan Pencapresan Prabowo-Gibran

Sunggul Hamonangan Sirait, SH, MH Payakumbuhpos.id -- Relawan Capres Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD, GP Mania 2024 Reborn meminta...
BERITA UTAMA

Bakor Paliko Pulang Kampuang, Gelar Sunatan Massal dan Bakti Sosial

PAYAKUMBUH - Perantau Minangkabau yang tergabung dalam Badan Koordinasi Ikatan Keluarga Payakumbuh-Limapuluh Kota (Bakor Paliko) Indonesia, Malaysia, dan Australia pulang...
BERITA UTAMA

Perjalanan Study Komparatif Wartawan Luak 50 Ke Kota Bertuah

Pekan Baru-- Keberangkatan rombongan wartawan Luak 50 Ke Kota Pekan Baru (Riau) merupakan agenda Study Komparatif yang dilaksanakan oleh Dinas...
BERITA UTAMA

Selain Tokoh Nasional HDI Sangat Peduli Terhadap Mahasiswa Luak Limopuluah Yang Berada di Pulau Jawa

Bogor--- Herman Darnel Ibrahim (HDI) selain tokoh nasional juga memiliki sebuah kepedulian terhadap para mahasiswa yang berasal.darii lLuak 50 yang...
BERITA UTAMA

Projo Ganjar Laporkan Budi Arie Setiadi ke Ketua Ombudsman Republik Indonesia

JAKARTA - Projo Ganjar yang diketuai oleh Nora Haposan Situmorang S.H.,Melaporkan Budi Arie Setiadi yang merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika...

DPR Sahkan RUU Tujuh Provinsi

Jakarta: DPR mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tujuh provinsi dalam rapat paripurna, Selasa, 15 Februari 2022. Ketujuh provinsi tersebut, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menjelaskan setiap provinsi perlu memiliki undang-undang pembentukannya sendiri. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 18 ayat 1 UUD 1945

“(UU itu) menyatakan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten/kota itu mempunyai pemerintah daerah diatur dengan undang-undang,” ujar Junimar di ruang rapat paripurna DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Februari 2022.

Wakil Ketua DPR Lodewijk menanyakan persetujuan seluruh anggota dewan guna mengesahkan tujuh provinsi tersebut. Seluruh anggota dewan menyatakan setuju.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi pengesahan undang-undang tujuh provinsi ini. Menurut Tito, undang-undang ini merupakan inisiatif DPR yang baik.

“Dasar hukum yang tadinya Undang-Undang RIS (Republik Indonesia Serikat) dan itu pada waktu pembuatan Perda (peraturan daerah), Perkada (peraturan kepala daerah) dasarnya pada UU RIS, pertimbangannya harusnya UUD 1945 yang berlaku saat ini,” kata Tito.

RUU tentang tujuh provinsi ini merupakan usul inisiatif DPR. RUU tersebut bertujuan menata kembali dasar hukum pembentukan provinsi di Indonesia agar mengacu pada UUD 1945. Sebelumnya, dasar hukum yang digunakan tentang pembentukan provinsi di Indonesia masih mengacu UUD Sementara Tahun 1950.

Source : Medcom

Editor : Abil Muhari

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *