BERITA UTAMA

Elang Zanura Harumkan Nama SMPN 1 Kecamatan Situjuh Limo Nagari di Tingkat Nasional

Teks foto: Elang Zanura- Siswa kelas 9 SMPN 1 kecamatan Situjuh Limo Nagari.       Payakumbuhpos.id | Limapuluh Kota---Raih...
BERITA UTAMA

Wulan Denura Ajak Warga Payakumbuh Melihat Sejarah Nenek Moyang Kita, Dulu Seperti Apa?

Payakumbuhpos.id | Limapuluh Kota--- Pameran Festival Maek, kecamatan Bukik Barisan, kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat, dibuka langsung ketua DPRD Sumatera...
BERITA UTAMA

Bawaslu Kota Bukittinggi Melantik 129 Anggota PTPS Se-Kecamatan Guguk Panjang

Bukittinggi, Payakumbuhpos.id,-- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bukittinggi melaksanakan pelantikan dan pembekalan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se-Kecamatan Guguak Panjang,...
BERITA UTAMA

Bantai Minang Sejagat 3-0, ISSB Payakumbuh Raih Juara I di Turnamen Pospa Cup II

Payakumbuhpos.id| Payakumbuh---Diawali dengan membantai Minang Sejagat 3-0, akhirnya ISSB Payakumbuh keluar sebagai juara I U-14 setelah mengalahkan Victory 4-3 dalam...
BERITA UTAMA

Wulan Denura : Anggota Paskibraka Pondasi dalam Mencapai Cita-cita Kedepan

Teks foto: Wakil ketua DPRD kota Payakumbuh, Wulan Denura, S.ST.     Payakumbuhpos.id|Payakumbuh--- Tiap tahun, tepatnya pada tanggal 17 Agustus,...

Demokrat : Kubu Moeldoko  Seharusnya Minta Maaf Kepada Rakyat Dan Presiden

Jakarta – – Pemerintah RI secara resmi menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu.

Pemerintah RI Melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengatakan, hasil KLB tersebut tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang telah di Persyaratan. Namun, pasca ditolak oleh Kemenkumham RI, kubu Demokrat versi Deli Serdang tersebut masih saja mengeluarkan statement yang “menggelitik” Partai Demokrat yang sah secara hukum di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Melalui juru bicaranya (M. Rahmad), Demokrat Versi Deli Serdang berharap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta maaf pada Presiden Jokowi karena telah menuding adanya keterlibatan pemerintah dalam KLB di Deli Serdang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat AHY melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra berpendapat berbeda. Menurutnya, yang mesti minta maaf kepada Presiden dan rakyat Indonesia adalah kubu Moeldoko.

“Kubu Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden. Mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal. Pertama, sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi nya. Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku kubu Moeldoko selama dua bulan ini,” ujarnya kepada Wartawan, Sabtu (3/4).

“Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru kubu Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang diduga tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan,” ujar Herzaky.

Dilanjutkan Herzaky, kedua, kubu Moeldoko hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia, sebab sudah jelas sejak awal kalau KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuai dengan aturan.

Ia mengatakan, masih saja kubu Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka.

Tak hanya itu, ia menyebut kubu Moeldoko yang harus meminta maaf karena seringkali membawa nama Jokowi.

“Bolak-balik membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan. Malah mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY. Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia pun menegaskan pihaknya tak pernah menuding adanya keterlibatan Jokowi dalam gerakan kudeta Demokrat. Dia menyebut pihaknya hanya menyampaikan adanya usaha mencatut nama Presiden.

Ia mempersilahkan dicek jejak digital pernyataan Ketum PD AHY, Sekjen PD Teuku Riefky Harsya dan dirinya selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis merangkap Koordinator Jubir dan Jubir resmi Partai Demokrat terkait.

“Jadi, Kubu Moeldoko  pelaku KLB Ilegal Sibolangit yang harus minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo. Bukan malah kami yang diminta untuk minta maaf ke Presiden,” tegasnya. (rel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *