BERITA UTAMA

Dorongan Penyegaran di Golkar Payakumbuh Menguat, Wirman Putra Dinilai Paling Siap Pimpin DPD II

Wirman Putra Datuak Rajo Mantiko Alam Ketua DPRD Payakumbuh (ist) PAYAKUMBUH — Jelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Payakumbuh,...
BERITA UTAMA

Sejarah Baru, Payakumbuh di Bawah Wako Zulmaeta Sukses Gelar Indonesia’s Horse Racing Cup II.

Payakumbuh—PAYAKUMBUHPOS, Sejarah baru tercipta di dunia pacu kuda Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia's Horse Racing Cup yang selama ini hanya...
BERITA UTAMA

Rezka Oktoberia Meski Tak Lagi di DPR RI, hadirkan 26 Titik Irigasi P3TGAI di Payakumbuh dan Lima Puluh Kota.

LIMA PULUH KOTA — Meski tidak lagi menjabat sebagai anggota DPR RI, kepedulian Rezka Oktoberia terhadap masyarakat tidak pernah pudar....
BERITA UTAMA

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta Resmi Menutup Kejuaraan Tenis Meja 2025.

PAYAKUMBUH — Kejuaraan Tenis Meja Piala Wali Kota Payakumbuh 2025 resmi berakhir, Minggu (10/8), di GOR Nan Ompek, Tanjung Pauh....
BERITA UTAMA

Marta Emmelia Bongkar Dugaan Pemalsuan Saham oleh Suami, Polisi Anggap Urusan Pribadi.

Pekanbaru — Laporan dugaan pemalsuan tanda tangan yang melibatkan nama seorang notaris dan seorang suami, berakhir di meja penyidik dengan...

Biro Humas Sumbar Minta ASN yang Suka Kritik Pemerintah Keluar Saja

Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar Jasman Rizal (Antara)

Payakumbuhpos.com – Biro Humas Pemprov Sumatera Barat menyarankan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang suka mengkritik pemerintah secara terbuka di media sosial sebaiknya keluar saja.

“Saya setuju dan mendukung pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menegaskan ASN tidak boleh mengkritik pemerintah karena ASN bagian dari pemerintah itu sendiri,” kata Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar Jasman Rizal di Padang, Kamis.

Ia menyampaikan hal itu pada acara diskusi media dan deklarasi antihoaks dengan tema Peran Media Menangkal Hoaks Demi Suksesnya Program Pembangunan lima Tahun Ke depan digelar oleh minangkabaunews.comdankataindonesia.com.

Menurut dia merupakan kejanggalan bagi abdi negara jika mengkritik pemerintah karena jika ada persoalan yang perlu diluruskan bisa dibicarakan secara internal dan tidak perlu pula mempublikasikan keluar termasuk di media sosial.

“Apalagi ASN digaji oleh pemerintah tapi malah menyebar ujaran kebencian dan radikalisme, dipecat saja itu,” ujarnya.

Ia menilai ASN seharusnya menjadi benteng melawan hoaks, ujaran kebencian dan radikalisme.

Terkait dengan antisipasi ujaran kebencian pihaknya terus melakukan pemantauan dan kalau ada temuan akan ditindaklanjuti.

“Kami akan adakan patroli cyber serta menghimpun laporan dari masyarakat terkait adanya ujaran kebencian dari kalangan ASN,” ujarnya.

Selain itu ia terus mengingatkan semua pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang bersifat hoaks, ujaran kebencian hingga radikalisme.

Di era seperti ini ada pihak yang memanfaatkan kebebasan pers untuk menyebar informasi tidak benar sehingga masyarakat harus jeli, kata dia.

Pada kesempatan itu juga digelar deklarasi melawan hoaks dan radikalisme demi terwujudnya persatuan nasional dan suksesnya pembangunan lima tahun ke depan.

Deklarasi diikuti generasi muda milenial yang berkomitmen melawan berita hoaks, ujaran kebencian dan SARA serta radikalisme serta memproduksi konten positif yang menumbuhkan optimistis dan semangat persatuan untuk kemajuan bangsa. (Ant)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *