BERITA UTAMA

Ini Gugatan GPMania2024 ke PTUN Jakarta, Batalkan Pencapresan Prabowo-Gibran

Sunggul Hamonangan Sirait, SH, MH Payakumbuhpos.id -- Relawan Capres Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD, GP Mania 2024 Reborn meminta...
BERITA UTAMA

Bakor Paliko Pulang Kampuang, Gelar Sunatan Massal dan Bakti Sosial

PAYAKUMBUH - Perantau Minangkabau yang tergabung dalam Badan Koordinasi Ikatan Keluarga Payakumbuh-Limapuluh Kota (Bakor Paliko) Indonesia, Malaysia, dan Australia pulang...
BERITA UTAMA

Perjalanan Study Komparatif Wartawan Luak 50 Ke Kota Bertuah

Pekan Baru-- Keberangkatan rombongan wartawan Luak 50 Ke Kota Pekan Baru (Riau) merupakan agenda Study Komparatif yang dilaksanakan oleh Dinas...
BERITA UTAMA

Selain Tokoh Nasional HDI Sangat Peduli Terhadap Mahasiswa Luak Limopuluah Yang Berada di Pulau Jawa

Bogor--- Herman Darnel Ibrahim (HDI) selain tokoh nasional juga memiliki sebuah kepedulian terhadap para mahasiswa yang berasal.darii lLuak 50 yang...
BERITA UTAMA

Projo Ganjar Laporkan Budi Arie Setiadi ke Ketua Ombudsman Republik Indonesia

JAKARTA - Projo Ganjar yang diketuai oleh Nora Haposan Situmorang S.H.,Melaporkan Budi Arie Setiadi yang merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika...

Bicara Walikota Payakumbuh 2024, Ariyanto Zein Pilih Ngomong Ekonomi Umat

H. Ariyanto Zein , SE.,MH

Jakarta – Namanya memang berbau Jawa. Namun dia asli urang Minangkabau. Lahir di Bidan Tin Labuah Baru Simpang Benteng September 1972 di kota Payakumbuh. Saat ini pria low profile Berkarir di salah satu BUMN dan aktif di berbagai bisnis nasional dan internasional.

Dalam jajak pendapat (polling) yang digelar media lokal Sumbar Payakumbuhpos.id Ariyanto berada pada posisi lima besar. Padahal dalam polling ini ada juga nama-nama beken seperti Irsyad Safar anggota DPRD dan tokoh PKS Sumbar, Supardi Ketua DPRD Sumbar dari Gerindra dan Erwin Yunaz Wakil Walikota Payakumbuh.

“Daripado bicara Pilwako rancak wak bicara membangkitkan ekonomi umat di Luhak nan tigo khususnya Payakumbuh, ” kata Ariyanto kepada Ben Pitopang dari Payakumbuhpos.id kemarin.

Menurut Ariyanto Pendapatan Asli Daerah belum mampu menggenjot APBD Payakumbuh. Timpang antara pendapatan dan kebutuhan. PAD anggaplah Rp 100 Miliar sedangkan APBD hampir Rp 700 Miliar

Solusinya?

“Harus ditarik investor sebanyak-banyaknya untuk membangun pariwisata, pertanian dan pertenakan di Kabupaten 50 Kota. Karena Payakumbuh dan Lima 50 Kota itu satu. Beda administrasi kependudukan saja. Intinya Payakumbuh harus maju bersama dengan Liko, ” ujarnya.

Karena itu kata Anto — pangilan akrabnya — harus ada sinergitas antara Pemko Payakumbuh dan Pemkab Liko. Harus jalan bareng. Sumber pertanian, peternakan dan pariwisata ada di Liko sedangkan pemasaranya bisa dari Payakumbuh.

“Apalagi akan ada jalan tol. Hasil pertanian dan peternakan Liko akan bisa mengusai pasar Pekanbaru. Kapan perlu Batam juga. Bisa juga kita masuk Singapura dan Malaysia. Bertarung dengan hasil pertanian Thailand. Saya kira kita siap bertarung jika ada kemauan semua pihak di Sumbar, “kata Ketua Umum Ikesma (Ikatan Keluarga Alumni SMA 1 Payakumbuh ) ini.

Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

“APBD terdiri atas: Anggaran Pendapatan, terdiri atas pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya. Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus.” katanya.

Lain-lain pendapatan yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain.
Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

Dia mengatakan, pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

“Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan, dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah” ujarnya.

“Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektivitas perekonomian daerah.
Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan, dan kepatutan, ” kata Ariyanto.

Dia menambahkan, fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara, dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Sumber pemasukan kata Ariyanto, Retribusi (User Charges). Dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan informasi atas permintaan bagi penyedia layanan publik, dan memastikan apa yang disediakan oleh penyedialayanan publik minimal sebesar tambahan biaya (Marginal Cost) bagi masyarakat.Ada tiga jenis retribusi

“Antara lain retribusi Perizinan Tertentu (Service Fees) seperti penerbitan surat izin(pernikahan, bisnis, kendaraan bermotor) dan berbagai macam biaya yangditerapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan.Pemberlakuan biaya/tarif kepada masyarakat atas sesuatu yang diperlukan oleh hukum tidak selalu rasional, ” Ariyanto memaparkan

Retribusi Jasa Umum (Public Prices)
adalah penerimaan pemerintahdaerah atas hasil penjualan barang-barang privat, dan jasa. Semua penjualan jasa yang disediakan di daerah untuk dapat diidentifikasi secara pribadi dari biaya manfaat publik untuk memberikan tarif atas fasilitashiburan/rekreasi.

“Biaya tersebut seharusnya diatur pada tingkat kompetisiswasta, tanpa pajak, dan subsidi, di mana itu merupakan cara yang palingefisien dari pencapaian tujuan kebijakan publik, dan akan lebih baik lagi jika pajak subsidi dihitung secara terpisah.
Retribusi Jasa Usaha (Specific Benefit Charges), ” ujarnya.

secara teori, merupakan cara untuk memperoleh keuntungan dari pembayar pajak yang kontras, seperti Pajak Bahan Bakar Minyak atau Pajak bumi dan bangunan.
Pajak bumi dan bangunan (Property Taxes)
Pajak Property (PBB) memiliki peranan yang penting dalam hal keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah di kebanyakan negara berkembang akanmampu mengelola keuangannya tapi hak milik berhubungan dengan pajak property. Jika pemerintah daerah diharapkan untuk memerankan bagian penting dalam keuangan sektor jasa (contoh: pendidikan, kesehatan).

“APBD fokus untuk pendidikan dan kesehatan dan gaji pegawai. Belanja yang gak perlu dicoret. Transparan. Kapan perlu libatkan Pemikir- pemikir hebat dari Luhak Nan Tigo, ” katanya.

Sedangkan infrastruktur dan pariwisata diusahakan dengan uang investor. ” payakumbuh dan Liko untuk sektor pariwisata bisa mendesain wisata halal dengan investor
Dari negara Islam kaya seperti UEA, Yordan, Qatar, Arab Saudi atau Brunei Darussalam, ” katanya.

Menurut Ariyanto 250 tahun sebelum Indonesia merdeka suku Minangkabau sudah menerapkan syariat islam. ABS (adat badandi syara) dan Syara Bersandikan Kitabullah (SBK), ” kata putra seorang ninik mamak di Minangkabau ini. “Ini yang kita jual ke negara Islam kaya. Pertanian dan peternakan kita juga bisa diandalkan, ” kata alumni SMAN 1 Payakumbuh tahun 1992.

Ini biodata singkat Ariyanto Zein.

H.Ariyanto Zein , SE.,MH

Lahir : Bidan Tin Labuah Baru Simpang Benteng
Th.1972

– Dibesarkan Balai Baru Koto Nan Gadang
-Belajar mengaji di masjid An nur Balai Baru
-Khatam Al Quran Masjid Baitussalam Koto Baru Balai Janggo
-Perguruan silat Alang Bangkeh Balai Baru.
-Dengan Jenjang Pendidikan
SD Negri 2 Simpang Benteng.
SMP 1 Pyk
SMA 1 Pyk
S1 Ekonomi di Palembang.
S2 Magister Hukum Bisnis di Kota Bingkuang Padang.

Melaksanakan Rukun Islam yang ke 5 ,Ibadah Haji th 2013 serta beberapa kali Umroh.
*Sekarang berkiprah di BUMN dan Swasta Nasional.

Ketua Umum Ikatan Alumni SMA 1 Pyk.

Selalu menjalin komunikasi dengan birokrat di tingkat pusat.

Dekat dengan investor & pengusaha .

Kegiatan: PEDULI TERHADAP KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT PYK dengan bakti Sosial beberapa kali mengadakan pembagian Sembako Gratis terutama di masa pandemi Covid19 dan tempat Ibadah

Aktif juga di bid.O.raga terutama ketua Basket Club Fantastic Payakumbuh salah satu anggota Perbasi. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *