Bersama Wirman Putra, Zigo Rolanda Pastikan Dukungan Pusat Untuk Pembangunan Payakumbuh.

Payakumbuh–Langit Payakumbuh tampak cerah pada Sabtu itu (26/4/2025), seolah menyambut hangat langkah Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, yang datang meninjau sejumlah proyek pembangunan strategis di kota ini. Di sampingnya, Ketua DPRD Payakumbuh, Wirman Putra, turut mendampingi penuh semangat, menjadi saksi langsung bagaimana perhatian pemerintah pusat terhadap daerah bukan hanya sekadar janji di atas kertas.

Sejak pagi, kunjungan kerja ini telah menarik perhatian banyak pihak. Zigo Rolanda, meski bukan berasal dari daerah pemilihan Sumatera Barat II, tetap menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan Payakumbuh, kampung halaman sang istri tercinta.

Satu per satu proyek strategis ditinjau langsung. Normalisasi Sungai Batang Agam, pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih (WTP) Batang Agam, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), hingga program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) menjadi fokus utama. Tak ketinggalan, beberapa proyek jalan yang dibiayai dari anggaran pusat pun mendapat perhatian serius.

Dalam pertemuan bersama Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman — atau yang akrab disapa Om Zet — serta sejumlah pejabat dari organisasi perangkat daerah (OPD), berbagai tantangan pembangunan mengemuka. Salah satunya adalah keterbatasan fiskal yang semakin terasa akibat kebijakan efisiensi nasional, yang berimbas besar terhadap ambisi Payakumbuh membangun infrastruktur yang nyaman, humanis, dan berkelanjutan.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat, kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini. Di tengah segala keterbatasan, kehadiran Bapak Zigo benar-benar menjadi berkah bagi Payakumbuh,” ujar Om Zet, matanya berbinar penuh harap.

Namun di balik rasa syukur itu, ada keprihatinan yang tak bisa disembunyikan. Salah satunya adalah persoalan darurat sampah, yang kian mendesak setelah musibah longsornya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional pada akhir tahun 2023 lalu.

Menanggapi paparan tersebut, Zigo memberikan angin segar. Ia memastikan bahwa pembangunan lanjutan Normalisasi Sungai Batang Agam sudah memasuki tahap final. Proyek senilai sekitar Rp42 miliar itu sudah selesai proses tender dan tinggal menunggu waktu pelaksanaan.

“Untuk Batang Agam, sudah ada pemenangnya. Tinggal pelaksanaan saja,” kata Zigo sambil tersenyum, menebar optimisme di hadapan para hadirin.

Terkait persoalan TPA, Zigo mengingatkan perlunya kolaborasi erat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. “Ini persoalan serius. Kita harus benahi dari hulu hingga hilir. Titik terang sudah ada, tinggal komitmen daerah menyampaikannya secara resmi ke kementerian,” tegasnya, dengan nada serius.

Yang membuat banyak pihak tersentuh adalah sikap Zigo yang tetap memberi perhatian penuh kepada Payakumbuh, meski secara formal bukan bagian dari daerah pemilihannya.

“Memang ini bukan dapil saya. Tapi saya ini mengurus seluruh Indonesia, bahkan Papua. Masa kampung istri saya sendiri tidak saya urus?” ujar Zigo, berseloroh ringan, disambut tawa kecil dari peserta pertemuan.

Bagi Ketua DPRD Payakumbuh, Wirman Putra, kehadiran dan kepedulian Zigo merupakan bukti nyata bahwa semangat membangun daerah tidak mengenal batas administratif.

“Kunjungan ini sangat berarti bagi kami. Di tengah berbagai keterbatasan yang ada, kami sangat membutuhkan sinergi nyata. Dan apa yang dilakukan Bapak Zigo hari ini adalah contoh konkret bahwa kecintaan terhadap daerah tidak dibatasi oleh garis dapil,” tutur Wirman dengan nada penuh penghargaan.

juga menegaskan bahwa DPRD Payakumbuh siap mengawal dan memperjuangkan berbagai program pembangunan yang telah diperjuangkan di tingkat pusat, demi terwujudnya Payakumbuh yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan.

Siang itu, di sela kunjungan lapangan, suasana terasa berbeda. Ada semangat baru yang mengalir di Payakumbuh. Sebuah optimisme yang lahir dari perhatian dan rasa memiliki yang tulus, cinta terhadap kampung halaman yang tidak dibatasi oleh peta politik atau sekat birokrasi. (FajriHR)