BERITA UTAMA

Perjuangkan Pemekaran Nagari, Rezka Oktoberia: 71 Miliar untuk Pasaman Barat

LUBUK SIKAPING - Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada Mei 2022 lalu Kementerian Dalam Negeri secara resmi meluncurkan kode wilayah bagi 59...
BERITA UTAMA

Ketua DPW Lapas IIA Bukittinggi Ny.Sri Astuti Marten Pimpin Momen Tabur Bunga di TMP Payakumbuh

PAYAKUMBUH - Paguyuban Ibu-ibu Pemasyarakatan (Pipas) Sumatra Barat (Sumbar) yang tergabung dalam beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) melakukan ziarah dan...
BERITA UTAMA

SMSI Luak 50 Dan SMSI Pekanbaru Bertemu, Silaturahmi Tanpa Batas

Pekan Baru --- Kedatangan pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Luak 50 (Payakumbuh-Limapuluh Kota) ke Bumi Lancang Kuning disambut hangat...
BERITA UTAMA

PAC Pemuda Pancasila Pasar Minggu Berbagi Bingkisan Paket Sembako dan Pengamanan Natal 2022 di Gereja

JAKARTA - Beragam cara umat Kristen (Katolik dan Protestan) merayakan hari Raya Natal yang diperingati setiap tahun di setiap tanggal...
BERITA UTAMA

SLE Peduli, Berikan Bantuan Sembako dan Ikut Mengamankan Natal 2022

JAKARTA - Yayasan Sentosa Laju Energy (SLE) menggandeng Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) dan Lembaga Perekonomian Nahdahtul Ulama (LPNU) Jakarta...

Berencana Tarik Subsidi Gas Elpiji 3 kg, Pengamat : Presiden Jokowi Catatkan Sejarah

  • Bagikan

JAKARTA, – Pemerintah berencana mencabut subsidi gas elpiji 3 kg dan menaikkan harga BBM Pertalite. Jika ini terjadi maka Jokowi akan catatkan sejarah presiden yang meniadakan subsidi bagi rakyat.

Jika elpiji 3 kg dan BBM naik, hal ini sangat disayangkan sejumlah kalangan masyarakat, lantaran saat ini daya beli masyarakat sedang rendah.

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga mengamini bahwa masyarakat saat ini sangat tergantung pada subsidi yang diberikan pemerintah untuk meningkat daya beli.

Pasalnya, 20 juta lebih masyarakat Indonesia tercatat menganggur dan ekonomi belum stabil.

Atas alasan itu, dia menilai bahwa rencana kebijakan pemerintah itu tidak sepatutnya dilakukan di saat daya beli masyarakat sangat rendah.

Kebijakan tersebut akan semakin membuat masyarakat semakin tak berdaya. Akibatnya tingkat kemiskinan akan semakin bertambah.

 

“Kalau ini terjadi, maka janji Jokowi untuk menurunkan angka kemiskinan semakin sulit terwujud,” ujar Jamiluddin Ritonga, Kamis (28/4).

 

Menurutnya, jika langkah tersebut tetap dijalankan pemerintah saat ini akan dicap gagal dalam mengentaskan kemiskinan yang saat ini telah meningkat tajam akibat sentimen negatif pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir.

“Jokowi akan dinilai gagal dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Tentu hal ini menjadi catatan sejarah Presiden Jokowi tidak berhasil menurunkan angka kemiskinan,” ucapnya.

Selain itu, Jokowi juga akan dituding sebagap Presiden yang meniadakan subsidi bagi rakyatnya.

“Padahal presiden sebelumnya masih banyak memberi subsidi untuk meringankan beban hidup rakyatnya,” tutupnya.

 

 

Source : Pojoksatu

 

Editor : Abil Muhari

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.