BERITA UTAMA

Ini Gugatan GPMania2024 ke PTUN Jakarta, Batalkan Pencapresan Prabowo-Gibran

Sunggul Hamonangan Sirait, SH, MH Payakumbuhpos.id -- Relawan Capres Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD, GP Mania 2024 Reborn meminta...
BERITA UTAMA

Bakor Paliko Pulang Kampuang, Gelar Sunatan Massal dan Bakti Sosial

PAYAKUMBUH - Perantau Minangkabau yang tergabung dalam Badan Koordinasi Ikatan Keluarga Payakumbuh-Limapuluh Kota (Bakor Paliko) Indonesia, Malaysia, dan Australia pulang...
BERITA UTAMA

Perjalanan Study Komparatif Wartawan Luak 50 Ke Kota Bertuah

Pekan Baru-- Keberangkatan rombongan wartawan Luak 50 Ke Kota Pekan Baru (Riau) merupakan agenda Study Komparatif yang dilaksanakan oleh Dinas...
BERITA UTAMA

Selain Tokoh Nasional HDI Sangat Peduli Terhadap Mahasiswa Luak Limopuluah Yang Berada di Pulau Jawa

Bogor--- Herman Darnel Ibrahim (HDI) selain tokoh nasional juga memiliki sebuah kepedulian terhadap para mahasiswa yang berasal.darii lLuak 50 yang...
BERITA UTAMA

Projo Ganjar Laporkan Budi Arie Setiadi ke Ketua Ombudsman Republik Indonesia

JAKARTA - Projo Ganjar yang diketuai oleh Nora Haposan Situmorang S.H.,Melaporkan Budi Arie Setiadi yang merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika...

Benarkah Suku Minang dan Bugis Paling Banyak Menolak Wacana Presiden Tiga Periode

PAYAKUMBUHPOS.ID – Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, mayoritas responden menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode. Mayoritas etnis Minang dan Bugis menolak wacana ini.

Tercatat, sebanyak 93,4% etnis Minang tidak setuju jika masa jabatan presiden diperpanjang. Sementara Etnis Bugis yang tidak setuju masa jabatan presiden tiga periode sebanyak 88,4%.

Kemudian, disusul etnis Madura sebanyak 86,8% dan Betawi sebanyak 76,9%. Etnis berikutnya yang tidak setuju masa jabatan presiden diperpanjang adalah Sunda sebesar 74,2%, Jawa 71,8%, Melayu 67,4%, dan Batak 66,7%.

Wacana memperpanjang masa jabatan presiden hingga tiga periode sempat bergulir sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Gagasan ini direncanakan akan tertuang dalam amandemen UUD 1945. Perubahan ini dikhawatirkan akan berdampak ke masyarakat sehingga dalam prosesnya seharusnya menyertakan partisipasi masyarakat.

Survei Indikator dengan judul “Persepsi Masyarakat dan Pemuka Opini terhadap Rencana Amandemen UUD 1945” diselenggarakan pada 2 hingga 7 September 2021. Respoden yang terlibat sebanyak 1.220 orang. Margin error dalam survei ini sebesar kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. (*)

source: Katadata

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *