BERITA UTAMA

Pengurus Pusat Serikat Pekerja Kerah Biru Hadiri Sosialisasi Empat Pilar di Gedung Nusantara IV

Jakarta,- Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Kerah Biru-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menghadiri undangan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) pada acara...
BERITA UTAMA

Marta Uli Emmelia: Empat Pilar Kebangsaan Sangat Diperlukan Dalam Kehidupan Bernegara

Teks foto; Ketua Bidang Ekonomi dan Bisnis FSP Kerah Biru-SPSI, Marta Uli Emmelia., Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan Roderick Manna...
BERITA UTAMA

Pelepasan dan Perpisahan Kelas VI SD Plus Muhammadiyah Diwarnai Ketua LKAAM Payakumbuh

  Teks foto: Ketua LKAAM Payakumbuh Yendri Bodra Dt. Parmato Alam kepada 61 siswa kelas VI SD Plus Muhammadiyah Payakumbuh...
BERITA UTAMA

Bintang Utama Bantai KBS di LJP

Teks foto: SSB KBS dibantai SSB Bintang Utama dengan skor 0-6, di lapangan kelurahan Koto Baru, kecamatan Payakumbuh Timur, Jumat...
BERITA UTAMA

Bukti Rasa Syukur, Masyarakat Sijunjung Gelar Tradisi Bakaua Adat di Los Tobek

Sijunjung,Payakumbuhpos - Bakaua Adat adalah sebentuk tradisi yang ada dimasyarakat Minang Kabau, khususnya Kabupaten Sijunjung sebagai bentuk rasa syukur kepada...

Bawaslu Sumbar Minta PT Pos Tidak Edarkan Tabloid Indonesia Barokah

Amplop kiriman Tabloid Indonesia Barokah di Kantor Pos Padang. Foto covesia.com

PADANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat meminta kepada pihak PT Pos Indonesia Padang agar tidak mengirimkan paket yang diduga berisikan Tabloid Indonesia Barokah ke alamat yang dituju di wilayah Sumbar.

Hal tersebut ditegaskan Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Sumbar, Vifner di Padang, Senin (27/1/2019) saat melakukan pemantauan kiriman dari Redaksi Tabloid Indonesia Barokah yang datang ke kantor Pos Padang.

“Kita mendapat informasi dari Kantor Pos bahwa telah mendapat kiriman dari Redaksi Tabloid Indonesia Barokah, yang beralamat Pondok Melati, Bekasi, oleh sebab itu kita memastikan hal tersebut ke sini, dan kami meminta kepada pihak Pos untuk menahan kiriman tersebut dahulu,” sebut Vifner dilansir harianindonesia.id dari covesia.com.

Meskipun demikian, kata Vifner pihaknya dalam hal ini hanya melakukan upaya pencegahan guna mengurangi keresahan masyarakat yang lebih meluas, karena berita-berita sebelumnya telah menyebar dan viral di medsos.

“Kita hanya khawatir saja, karena laporan dari pusat bahwa beredarnya tabloid tersebut telah merugikan salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019 ini. karena beritanya sudah viral dimana-mana baik di media massa maupun di media sosial,” ungkapnya.

Menurut Vifner, dalam kajian Bawaslu sendiri, sampai saat ini memang belum ditemukan unsur pelanggaran tindak pidana pemilu dalam penyebaran Tabloid tersebut. Walaupun dari Dewan Pers telah menyampaikan ada potensi dan dugaan pelanggaran kode etik berdasarkan UU No.40 tahun 1999 tentang pokok Pers, pada Tabloid tersebut.

“Jadi untuk saat ini kita minta PT Pos untuk menahan dahulu, sampai proses lebih lanjut yang dilakukan oleh dewan pers atau Bawaslu RI sendiri.(***)

Sumber covesia.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *