BERITA UTAMA

Ini Gugatan GPMania2024 ke PTUN Jakarta, Batalkan Pencapresan Prabowo-Gibran

Sunggul Hamonangan Sirait, SH, MH Payakumbuhpos.id -- Relawan Capres Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD, GP Mania 2024 Reborn meminta...
BERITA UTAMA

Bakor Paliko Pulang Kampuang, Gelar Sunatan Massal dan Bakti Sosial

PAYAKUMBUH - Perantau Minangkabau yang tergabung dalam Badan Koordinasi Ikatan Keluarga Payakumbuh-Limapuluh Kota (Bakor Paliko) Indonesia, Malaysia, dan Australia pulang...
BERITA UTAMA

Perjalanan Study Komparatif Wartawan Luak 50 Ke Kota Bertuah

Pekan Baru-- Keberangkatan rombongan wartawan Luak 50 Ke Kota Pekan Baru (Riau) merupakan agenda Study Komparatif yang dilaksanakan oleh Dinas...
BERITA UTAMA

Selain Tokoh Nasional HDI Sangat Peduli Terhadap Mahasiswa Luak Limopuluah Yang Berada di Pulau Jawa

Bogor--- Herman Darnel Ibrahim (HDI) selain tokoh nasional juga memiliki sebuah kepedulian terhadap para mahasiswa yang berasal.darii lLuak 50 yang...
BERITA UTAMA

Projo Ganjar Laporkan Budi Arie Setiadi ke Ketua Ombudsman Republik Indonesia

JAKARTA - Projo Ganjar yang diketuai oleh Nora Haposan Situmorang S.H.,Melaporkan Budi Arie Setiadi yang merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika...

Akibat Dana Desa, 93 Persen Desa Rutin Selenggarakan Posyandu

PALEMBANG – Dana desa dalam empat tahun terakhir telah membangun sebanyak 9.692 unit Polindes dan 28.820 unit Posyandu. Akibatnya, 93 persen desa kini rutin selenggarakan Posyandu setiap bulannya.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi pada Forum Merdeka Barat 9 di Palembang pada Senin (4/2).

“Desa yang mengalami kejadian gizi buruk, karena pelayanan sosial dasarnya sudah mulai membaik, perlahan mengalami perbaikan-perbaikan. Desa dengan kejadian gizi buruk berkurang 29 persen,” ujarnya.

Contoh lain dari realisasi dana desa, lanjut Anwar, adalah telah terbangunnya sepanjang 191.600 kilometer jalan desa. Menurutnya, hal ini tak hanya mempermudah akses masyarakat desa, namun juga berimplikasi signifikan terhadap aktivitas ekonomi perdesaan.

“Contoh lain lagi terkait pasar desa. Dalam empat tahun terakhir dana desa sudah membangun 8.983 unit pasar desa. Ini adalah infrastruktur ekonomi perdesaan yang sangat berpengaruh pada aktifitas ekonomi desa,” ujarnya.

Anwar mengatakan, dana desa dalam empat tahun terakhir telah menyalurkan dana desa sebesar Rp187 Triliun, yakni Rp 20,67 Triliun pada tahun 2015,  Rp 46,98 Triliun pada tahun 2016, Rp 60 Triliun pada tahun 2017 dan Rp 60 Triliun pada tahun 2018. Sedangkan tahun 2019, total dana desa yang akan disalurkan sebesar Rp70 Triliun. Sehingga total dana desa yang disalurkan dalam lima tahun berjalan sebwsar Rp257 Triliun.

“Dana desa tidak pernah ada pengurangan. Justru meningkat setiap tahunnya. Artinya, komitmen pemerintah sangat tegas. Bahwa dana desa bisa menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.

Ia menerangkan, dana desa saat pertama diluncurkan fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial dasar. Hal ini disebabkan masih minimnya ketersediaan infrastruktur dan pelayanan sosial dasar di desa seperti jalan, jembatan, Polindes, Posyandu, dan Saran Air Bersih.

“Tahun 2017 kita mulai perkenalkan dengan Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan). Desa kita karakternya sangat beragam. Kita dorong desa menemukan keunggulannya. Kemudian kita dorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan BUMDes kita bangun desa mampu membangun secara berkelanjutan secara mandiri, tanpa bergantung pada bantuan eksternal,” ujarnya.

Selanjutnya dana desa tahun 2018 menurutnya, dilakukan inovasi baru yakni dengan menerapkan sistem padat karya tunai. Menurutnya, padat karya tunai bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan memastikan bahwa dana desa berputar di desa.

“Tahun 2018 ini adalah momentum untuk mendorong padat karya tunai. Ini didorong untuk bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga untuk mindset (pola pikir) tangan di bawah menjadi tangan di atas. Maksudnya mengurangi dari bantuan tunai, jadi masyarakat bekerja,” ujarnya.( rel/ben)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *