DPRD Payakumbuh Kawal Transparansi Anggaran di Tengah Target Pembangunan 2026

Payakumbuh – Rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh pada Kamis (21/08/2025) menjadi momen penting dalam perjalanan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Di ruang sidang yang penuh dengan dinamika, Pemko Payakumbuh menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirman Putra, menegaskan DPRD Kota Payakumbuh akan mengawal penuh proses pembahasan KUA-PPAS 2026.

Menurutnya, dokumen tersebut tidak hanya sekadar formalitas tahunan, melainkan fondasi arah pembangunan daerah yang harus benar-benar berpihak pada masyarakat.

“Prinsip kami jelas, anggaran harus aspiratif, realistis, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan negara di daerah ini harus memberi manfaat, terutama untuk pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan penanggulangan kemiskinan,” kata Wirman.

Ia menyadari, pembahasan anggaran sering kali menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas.

DPRD, menurutnya, tidak hanya berperan sebagai lembaga pengesah anggaran, tetapi juga pengawal agar kebijakan fiskal tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

“Sinergi eksekutif dan legislatif sangat menentukan. Dengan keterbukaan dalam perencanaan maupun pelaksanaan, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah bisa semakin kuat,” ujarnya.

Ketua DPRD juga mengingatkan bahwa tahun 2026 menjadi periode transisi penting jelang implementasi penuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Regulasi tersebut mewajibkan belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur minimal 40 persen mulai 2027.

“Ini tantangan besar. Kalau tidak disiplin, kita bisa terkena sanksi. Karena itu DPRD bersama pemerintah daerah harus menyiapkan fondasi sejak sekarang,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman dalam penyampaian nota pengantar KUA-PPAS menjelaskan bahwa penyusunan anggaran tahun depan tetap mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan daerah.

Tema pembangunan Kota Payakumbuh 2026 adalah “Peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat untuk transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.”

Lima prioritas pembangunan yang ditetapkan meliputi peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi berbasis produk unggulan, tata kelola pemerintahan yang bersih, kehidupan sosial budaya berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), serta pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan.
ko
Target indikator makro 2026 juga cukup ambisius: pertumbuhan ekonomi 5,94 persen, inflasi 1–2 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,60 persen, tingkat kemiskinan 3,67 persen, rasio gini 0,3 persen, dan IPM 81,62 persen.

Untuk mencapainya, pemerintah kota memproyeksikan pendapatan Rp647,41 miliar dengan belanja Rp697,93 miliar. Alokasi terbesar ditujukan pada belanja pegawai, pelayanan dasar, program penanggulangan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur.

“Tahun 2026 adalah masa krusial untuk menata kebijakan belanja agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada 2027. Kita harus disiplin dan strategis dalam menyusun anggaran,” kata Elzadaswarman.

Dengan proyeksi belanja yang lebih besar dari pendapatan, DPRD menilai efisiensi dan ketepatan sasaran program menjadi kunci.

Wirman menegaskan bahwa lembaganya akan memanfaatkan forum pembahasan anggaran sebagai ruang kritis, namun tetap konstruktif.

“Kami tidak ingin anggaran hanya menjadi angka-angka di atas kertas. DPRD akan memastikan setiap program bisa dilaksanakan dan memberi hasil nyata. Masyarakat harus merasakan manfaat dari pembangunan yang direncanakan,” tegasnya.

Ia berharap pembahasan KUA-PPAS 2026 dapat berjalan lancar dan menghasilkan dokumen yang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari target angka makro, tetapi juga dari sejauh mana rakyat merasakan kesejahteraan,” ujarnya.

Rapat paripurna ini menjadi awal dari rangkaian panjang pembahasan RAPBD 2026. Dengan DPRD sebagai garda depan pengawalan transparansi, publik menaruh harapan besar agar anggaran tahun depan mampu mendorong percepatan pembangunan Payakumbuh.

“Sinergi dan keterbukaan adalah jalan terbaik. Kami yakin, dengan kerja sama yang baik, KUA-PPAS 2026 akan menjadi pijakan kokoh bagi pembangunan Payakumbuh yang lebih inklusif dan berdaya saing,” pungkasnya. (*)

#lipsus