BERITA UTAMA

Sambut Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-61 Lapas Klas llB Tanjung Pati dan BNN Gelar Razia Kamar Termasuk Tes Urine Warga Binaan

Payakumbuh — Dalam rangka menyambut hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjung Pati menggelar kegiatan razia blok...
BERITA UTAMA

Bazar Ramadhan Sukses Digelar, Wakil Wali Kota Payakumbuh Hadiri Penutupan

Payakumbuh – Bazar Ramadhan yang berlangsung selama 10 hari di Gedung Serbaguna Unand Cabang Payakumbuh resmi ditutup pada Jumat (21/3)....
BERITA UTAMA

Jamin Kestabilan Harga dan Kebutuhan Sembako Selama Ramadhan, Hendrajoni Tinjau OPM di Balai Kamih Kambang

Ket : Foto Bupati Pessel, Hendrajoni, dengan didampingi Kepala Dinas Pangan dan Perikanan, Firdaus, saat meninjau operasi pasar murah di...
BERITA UTAMA

DPRD Pesisir Selatan Gelar Paripurna Sertijab Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Pesisir Selatan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan menggelar Rapat Paripurna Tahun 2024-2025 dalam rangka serah terima...
BERITA UTAMA

David Al Ghifari, Guna Wujudkan Indonesia Emas 2045 Mari Kita Dukung Program Makan Siang Gratis

Muhammad David Al Ghifari JAKARTA — Pengamat Sosial, Hukum dan Keamanan Muhammad David Al Ghifari dari Tan Malaka Institute menegaskan rakyat Indonesia...

Ramlan Nurmatias-Ibnu Asis Siap Di Lantik Presiden Sebagai Wako dan Wawako Bukittinggi 20 Febuari 2025

Bukittinggi,Payakumbuhpos.id — Ramlan Nurmatias dan Ibnu Asis, sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi terpilih hasil pilkada 2024, akan dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, di Ibukota Negara, Jakarta. Hal ini, merupakan keputusan terbaru dari Kementrian Dalam Negeri, yang disampaikan langsung oleh Mendagri melalui zoom meeting, Senin, (03/02).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan, dari hasil Pilkada serentak 27 November 2024 lalu, terdapat 296 daerah yang tidak ada gugatan, terdiri dari 21 provinsi, 225 kabupaten dan 50 kota. Selanjutnya, ada 249 daerah yang terdapat sengketa gugatan, terdiri dari 16 provinsi, 190 kabupaten dan 43 kota, dengan total gugatan 311 gugatan.

“Berkaitan dengan gugatan ini, MK telah buat peraturan yang berisi tahapan penting bagi masing masing daerah. MK akan putuskan dismissal sengketa pilkada serentak pada tanggal 4 hingga 5 Februari 2025. Dari hasil itu, kita berpendapat, pelantikan serentak kepala daerah ada dua tahapan, ujar Tito.

Mendagri melanjutkan, pada awalnya, ada rencana pelantikan kepala daerah terpilih tanpa gugatan, dilaksanakan 6 Februari 2025.

Namun, karena ada pembacaan putusan dismissal sengketa pilkada serentak pada tanggal 4 hingga 5 Februari 2025, rencana pelantikan serentak itu ditunda hingga 20 Februari 2025.

“Pelantikan serentak Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, Wali Kota -Wakil Wali Kota, hasil pilkada 2024 oleh Presiden RI, dilantik tanggal 20 Februari 2025 di Ibukota Negara, terhadap kepala daerah yang non sengketa di MK dan dismissal,” ungkapnya.

Pelantikan kepala daerah yang masih sengketa, tidak dilaksanakan serentak, tapi dilaksanakan berturut turut, sesuai hasil putusan dari MK terkait gugatan masing masing.

“Sesuai arahan Presiden, pelantikan disegerakan, agar ada kepastian politik di daerah, yang akan mempengaruhi bidang ekonomi, usaha dan lainnya. Selain itu, ada efektivitas pemerintahan, APBD dapat segera bergulir sesuai visi misi kepala daerah terpilih dan menghindari potensi kerawanan yang bisa saja terjadi,” ujarnya.

Pj Sekda Bukittinggi, Al Amin, menyampaikan, Pemerintah Kota Bukittinggi, telah siap mengikuti proses pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Bahkan, pihaknya juga telah menyiapkan beberapa rangkaian kegiatan untuk melakukan penyambutan kepala daerah terpilih.

“Sesuai arahan Mendagri, pelantikan secara serentak akan dilaksanakan tanggal 20 Februari 2025, terhadap kepala daerah terpilih yang tanpa sengketa, kemudian hasil dismissal keputusan MK. Intinya, kita di Bukittinggi sudah lama mempersiapkan ini ketika diketahui pelantikan tanggal 6 Februari, kita sudah mempersiapkan beberapa rangkaian kegiatan menyambut kedatangan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Prinsipnya kita akan siapkan skenario terbaru untuk menghadapi tanggal 20 Februari ini sambil menunggu SK dari Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya usai mengikuti zoom meeting di Bukittinggi Command Center.

Zoom meeting bersama Mendagri ini, juga diikuti oleh Wakil Ketua DPRD, Zulhamdi Nova Candra, Aaisten 3 Setdako, Syafnir, Sekwan, Melwizardi, Kabag Tapem, Kabid IKP Diskominfo dan Kabag Prokopim.

(Mel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *