Pemko Payakumbuh Dan DPRD Tegaskan Komitmen Antikorupsi Dalam Rakor KPK Wilayah I.

• Jakarta–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah I pada Jumat, 9 Mei 2025, di Lantai 16 Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Kegiatan ini mengusung tema “Penguatan Sinergi Kolaborasi KPK dan Pemerintahan Daerah dalam Rangka Pemberantasan Korupsi di Daerah.”

Rapat tersebut dihadiri oleh kepala daerah dan pejabat dari tujuh provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Jambi.

• Pemerintah Kota Payakumbuh turut ambil bagian dalam forum strategis ini. Delegasi dipimpin langsung oleh Wali Kota Zulmaeta, didampingi Ketua DPRD Wirman Putra, Wakil Ketua DPRD Hj. Hurisna Jamhur, S.Pd., dan Erlindawati, S.Pd., M.Pd. Hadir pula Sekretaris Daerah Rida Ananda, Kepala BKD Syahwal, Kepala Inspektorat Andri Narwan, serta Kepala Bappeda Yasrizal.

Dalam pertemuan tersebut, KPK memaparkan sejumlah titik rawan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah, mulai dari pengaturan jatah proyek APBD, pembahasan regulasi, rotasi ASN, hingga perizinan dan pelayanan publik. KPK juga memperkenalkan dua instrumen strategis, yakni Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai alat ukur integritas daerah, serta (MCU)sebagai simbol pentingnya “kesehatan” moral penyelenggara negara.

• Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh siap memperkuat pengawasan internal serta membangun budaya birokrasi yang bersih dan melayani.

“Kami menyambut baik arahan dari KPK. Pemerintah Kota Payakumbuh berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi,” tegasnya.

• Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, turut menyampaikan dukungannya terhadap agenda pemberantasan korupsi yang digagas KPK.

“Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara eksekutif, legislatif, dan KPK. Kami di DPRD mendukung penuh langkah-langkah pencegahan korupsi dengan memperkuat fungsi pengawasan serta memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan masyarakat. Kota Payakumbuh selama ini telah dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi integritas. Namun kami juga berharap perhatian terhadap kesejahteraan anggota DPRD turut dipertimbangkan agar semangat antikorupsi bisa berjalan seimbang dan berkelanjutan,” ujarnya.

• Senada, Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hj. Hurisna Jamhur turut menyampaikan apresiasi atas langkah KPK dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi.

“Kami di DPRD sangat mengapresiasi inisiatif KPK. Ini menjadi pengingat bagi semua pihak untuk terus menjaga integritas dan transparansi dalam menjalankan amanah rakyat. Komitmen antikorupsi bukan sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan dan fungsi pengawasan,” ujarnya.

• Rapat berlangsung dalam suasana serius namun penuh semangat kolaboratif. Delegasi dari berbagai daerah tampak aktif menyampaikan masukan dan pandangan kepada KPK sebagai bentuk partisipasi nyata dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang berintegritas.

Melalui kegiatan ini, KPK menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah guna memperkuat sistem pencegahan korupsi yang efektif, terstruktur, dan berkelanjutan.

(FajriHR).