BERITA UTAMA

Pemko Payakumbuh Dan DPRD Tegaskan Komitmen Antikorupsi Dalam Rakor KPK Wilayah I.

Jakarta–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah I pada Jumat, 9 Mei 2025, di Lantai 16 Gedung...
BERITA UTAMA

Sambut Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-61 Lapas Klas llB Tanjung Pati dan BNN Gelar Razia Kamar Termasuk Tes Urine Warga Binaan

Payakumbuh — Dalam rangka menyambut hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjung Pati menggelar kegiatan razia blok...
BERITA UTAMA

Bazar Ramadhan Sukses Digelar, Wakil Wali Kota Payakumbuh Hadiri Penutupan

Payakumbuh – Bazar Ramadhan yang berlangsung selama 10 hari di Gedung Serbaguna Unand Cabang Payakumbuh resmi ditutup pada Jumat (21/3)....
BERITA UTAMA

Jamin Kestabilan Harga dan Kebutuhan Sembako Selama Ramadhan, Hendrajoni Tinjau OPM di Balai Kamih Kambang

Ket : Foto Bupati Pessel, Hendrajoni, dengan didampingi Kepala Dinas Pangan dan Perikanan, Firdaus, saat meninjau operasi pasar murah di...
BERITA UTAMA

DPRD Pesisir Selatan Gelar Paripurna Sertijab Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Pesisir Selatan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan menggelar Rapat Paripurna Tahun 2024-2025 dalam rangka serah terima...

Rezka Oktoberia Serahkan Sertifikat Tanah Gratis, Komitmen Berantas Mafia Tanah

PAYAKUMBUH – Anggota DPR RI Rezka Oktoberia secara simbolis memberikan sertifikat gratis kepada perwakilan masyarakat di Kabupaten Limapuluh Kota. Pemberian sertifikat gratis itu diberikan saat Sosialisasi Program Strategis Kementrian Agraria dan Tata Ruang yang digelar Minggu pagi 1 September 2024 di Aula Hotel Mangkuto, kawasan Nankodok, Kecamatan Payakumbuh Utara.

Hadir dalam acara tersebut Kabid survey dan pemetaan mewakili Kanwil BPN Sumbar Isman Yandri, Kasi survey dan pemetaan Kanwil BPN Sumbar Almadrian Asmar, Kasi pendaftaran dan penetapan hak BPN Limapuluh Kota Febrina Bachtiar, jajaran Polres 50 Kota serta 98 orang peserta yang terdiri dari wali nagari, kepala jorong dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Limapuluh Kota.

Rezka Oktoberia pada kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya di DPR-RI akan terus memperjuangkan hak masyarakat untuk memiliki sertifikat tanah, sebab tanah masyarakat yang memiliki sertifikat akan meminimalisir terjadinya sengketa dengan berbagai pihak dikemudian hari.

Komitmen untuk kepentingan masyarakat itu diungkapkan Politisi Demokrat tersebut dengan memberikan dukungan anggaran bagi kepentingan masyarakat di DPR-RI melalui Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) yang mencapai Rp. 7 triliun pada tahun 2024 ini.

” Iya, kami di DPR berkomitmen berikan anggaran untuk kepentingan masyarakat, untuk tahun 2024 ini anggaran untuk Kementerian ATR-BPN mencapai Rp. 1 triliun,” ucap Politisi Nasional itu.

Srikandi Ranah Minang itu mendukung penuh komitmen menteri agraria dan tata ruang kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam memberantas mafia tanah karena membawa harapan di tengah persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat. 

“Kita di Sumatera Barat siap bersinergi bersama stakeholder untuk memberantas dan menindak tegas mafia tanah. Sertipikat elektronik dan layanan elektronik pertanahan lainnya merupakan salah satu solusi tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini sering dihadapi oleh masyarakat. Dengan adanya sosialisasi ini, layanan sertipikat elektronik akan dapat tersampaikan hingga ke masyarakat,” pungkas Rezka.

Rezka juga berpesan kepada masyarakat penerima bantuan sertifikat gratis untuk menyimpan dan menjaga sertifikat yang diberikan, ia juga mengapresiasi masyarakat yang mau mengurus atau mensertifikatkan tanah mereka.

” Masyarakat penerima sertifikat gratis kita ingatkan untuk menyimpan dan menjaga sertifikat yang diberikan, kami mengapresiasi masyarakat yang mau mengurus atau mensertifikatkan tanah mereka,” ucapnya.

Sementara terkait sekuriti atau keamanan dari sertifikat tanah Elektronik, kedepannya Rezka menyebutkan akan menggelar Rapat dengan Kementerian agar data yang tersimpan tidak hilang saat terjadi gangguan atau hang.

“Terkait sekuriti atau keamanan sertifikat elektronik dan data base, server, kami akan menggelar rapat kembali dengan Kementrian.” Tutupnya.

(Fajri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *